Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Purn) TNI Muhammad Herindra, mengomentari terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain oleh mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Herindra mengatakan, itu merupakan perbuatan ilegal dan mengarah ke makar.
"Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja," ujar Herindra di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Saat ditanya apakah BIN kebobolan dalam kasus penyadapan Presiden, Herindra tak menjawab. Dia juga tidak menjawab saat ditanya dalang kasus penyadapan ini disebut-sebut adalah Presiden ke-7 RI, Joko "Jokowi" Widodo.
Herindra mengatakan, kedatangannya ke Istana ingin melaporkan sejumlah pekerjaannya ke Presiden Prabowo.
"Saya harus ada yang dilaporin ke Presiden," kata dia.
Total, ada empat tersangka dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta serta Irjen Eko Hadi Santoso selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri, dan Irjen Pol Slamet Uliandi selaku perwira tinggi di Bareskrim Polri. Slamet menjadi orang keempat yang diumumkan menjadi tersangka.
"Berdasarkan hasil gelar perkara, maka penyidik menyimpulkan bahwa saudara SU telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum," kata dia dalam konferensi pers di gedung Divisi Humas Mabes Polri, Kamis (5/11/2026).
Tiga orang tersangka ditahan di rutan Mabes Polri. Sementara, Slamet belum ditahan karena baru mengalami stroke.
Slamet berperan penting sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri, dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh.
Sebagai Dewan Pembina MC—yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareskrim Polri periode 2010–2019, setiap kali Kepala Bagian Pemantauan (tersangka Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta Nasution) akan melakukan penyadapan, mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Slamet Uliandi.