Kata Yusril soal Bechi Terpidana Kekerasan Seksual Ponpes Bebas Bersyarat

Yusril mengatakan urusan detail mengenai status dan hak pembebasan bersyarat berada di Kementerian Imipas. Dia menyebut Kemenko bertugas mengoordinasikan kementerian di bawahnya ketika muncul persoalan yang perlu ditangani lintas kementerian.

"Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang lebih tahu detil-detil tentang seseorang itu, apakah sudah saatnya atau dia sudah berhak untuk bebas bersyarat dan sebagainya," kata dia.

Yusril menjelaskan persoalan di kementerian teknis pada dasarnya dapat diselesaikan di tingkat kementerian atau direktorat jenderal, apabila belum perlu dilaporkan kepada Kemenko. Karena itu, dia memilih berkomunikasi terlebih dahulu dengan Imipas.

"Sebaliknya jika tidak ada pelaporan, Yusril menuturkan masalah itu biasanya sudah bisa diselesaikan pada tingkat kementerian teknis atau pada tingkat direktorat jenderal," kata dia.

Sebelumnya, Ditjen Pemasyarakatan menyatakan Bechi memperoleh pembebasan bersyarat pada 20 Agustus 2025 berdasarkan SK Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor PAS-1429.PK.05.03 Tahun 2025. Status tersebut disebut bukan bebas murni dan diberikan sesuai ketentuan.

"Statusnya pembebasan bersyarat, bukan bebas murni. Pembebasan bersyarat diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga binaan (narapidana)," kata Ketua Kelompok Kerja Komunikasi Publik Ditjenpas Kemenimipas, Budi Waskito.

Sebagaimana diketahui, Bechi merupakan terpidana kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang. Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara pada November 2022, lebih rendah dari tuntutan jaksa 16 tahun.

Kasus tersebut muncul sejak 2019 dan memuncak pada 2022, ketika polisi mengepung Pondok Pesantren Shiddiqiyyah untuk menangkap Bechi. Kementerian Agama sempat mencabut izin operasional pesantren pada 7 Juli 2022, karena dinilai menghalangi proses hukum, sebelum keputusan itu dibatalkan.