Ke Malaysia, Jokowi Didesak Tangani Pekerja Migran Tak Berdokumen

Wahyu menyatakan, Jokowi harus berani meminta Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Singapura berkomitmen dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran. Perihal ini, lanjut dia, harus diutarakan dalam persetujuan antar kedua negara.

“Desakan ini harus dituangkan dalam pembaruan Bilateral Agreement antara Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura tentang perlindungan kerja migran, yang berdasarkan pada ASEAN Consensus dan instrumen–instrumen perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan buruh migran yang telah disahkan dan diadopsi kedua negara,” ujar Wahyu

Tak hanya itu, Jokowi harus memperhatikan pekerja migran Indonesia di Malaysia, terutama bagi migran yang menjadi korban perdagangan manusia karena mereka kerap dikriminalisasi sebagai pendatang tidak berdokumen.

Jokowi juga diminta harus memperhatikan masalah penanganan pekerja migran yang tidak berdokumen, karena hal ini masih menjadi permasalahan antara Indonesia dan Malaysia.

Dengan itu, Jokowi harus tegas terhadap pemerintah Malaysia agar tetap menghormati penegakan hak asasi manusia dalam menghormati prinsip–prinsip penegakan hak asasi manusia, dalam penanganan pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia dan menjadi pekerja tidak berdokumen.

Berbagai kasus kekerasan kerap menimpa pekerja migran Indonesia. Karena itu, Presiden Jokowi diharapkan dapat menjamin bahwa pekerja migran Indonesia mendapatkan keadilan.

“Secara khusus Presiden Jokowi harus memberi desakan bahwa Pemerintah Malaysia memastikan akses keadilan bagi pekerja migran, yang menjadi korban kekerasan majikan, apalagi jika pelakunya memiliki kedekatan dengan kekuasaan negara,” ujar Wahyu.

Dia  mengungkapkan hal ini perlu ditegaskan karena beberapa pekerja migran Indonesia kerap menghadapi permasalahan hukum, bahkan ada yang mendapat ancaman hukuman mati.