Jakarta, IDN Times - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas vonis terdakwa kasus timah, Toni Tamsil yang dihukum tiga tahun penjara dan membayar denda Rp5 ribu.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan, pihaknya telah melayangkan banding sejak 4 September 2024.
“JPU menuntut agar terdakwa dihukum membayar denda namun oleh hakim tidak menghukum terdakwa untuk membayar denda,” kata Harli saat dihubungi, Jumat (13/9/2024).
Dalam kasus ini, Toni Tamsil diduga menghalangi penyidikan atau obstruction of justice. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang menyatakan Toni alias Akhi terbukti bersalah.
"Menyatakan terdakwa Toni Tamsil alias Akhi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja perintangan penyidikan perkara korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu," kata hakim, Kamis (29/8/2024).
Toni diduga merintangi penyidikan dengan menyembunyikan dokumen, menggembok rumah dan toko yang bakal digeledah penyidik, merusak HP, hingga tmemberikan keterangan bohong.
Atas perbuatannya, Toni dijatuhi vonis tiga tahun penjara. Namun hakim tak membebankan Toni dengan denda.
"Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000," kata hakim.
Kejaksaan Agung telah menetapkan 23 orang sebagai tersangka kasus timah. Adapun total kerugian negara akibat korupsi ini mencapai Rp300 triliun.
Angka itu terdiri dari kerugian atas kerja sama PT Timah Tbk dengan smelter swasta sebesar Rp2,285 triliun, kerugian atas pembayaran bijih timah kepada mitra PT Timah Tbk sebesar Rp26,649 triliun, dan kerugian lingkungan sebesar Rp271,1 triliun.
Perhitungan tersebut dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Laporan tersebut berkaitan dengan perbuatan jajaran oknum direksi PT Timah Tbk pada kurun waktu 2018 sampai 2019 yang telah melakukan persekongkolan dengan para smelter untuk mengakomodir penambangan timah ilegal yang seolah-olah kesepakatan kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ujar Kapuspenkum Kejagung saat itu, Ketut Sumedana.