Kemen PPPA: Perpres Peta Jalan Vital Lindungi Anak di Dunia Digital

Ratna mengatakan, percepatan hadirnya Perpres Nomor 87 Tahun 2025 tidak terlepas dari meningkatnya kerentanan anak di ruang digital. Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024, diketahui 4 dari 100 anak pernah mengalami kekerasan seksual nonkontak akibat penggunaan media sosial.

Selain itu, peningkatan akses internet juga diikuti dengan maraknya kekerasan seksual berbasis elektronik, paparan konten pornografi, hingga praktik perekrutan anak untuk kejahatan siber.

“Fenomena ini semakin mengerikan karena sasarannya adalah kelompok rentan, yaitu anak-anak. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018, 40 persen anak telah mengakses internet, meningkat menjadi 74 persen pada tahun 2023. Artinya ada kenaikan cukup signifikan dalam kurun sebesar 34 persen waktu 5 tahun,” kata Ratna.

Dia mengatakan, peta jalan ini akan melibatkan sedikitnya 15 kementerian dan lembaga. Kolaborasi tersebut mencakup penguatan regulasi, tata kelola sistem elektronik, hingga literasi digital.

Peran keluarga, masyarakat, dunia usaha, media, dan aparat penegak hukum juga dipandang penting dalam upaya pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan anak di dunia maya. Pemerintah mendorong langkah preventif berupa edukasi digital, pola asuh yang baik, dan promosi literasi daring agar perlindungan anak bisa dimulai sejak dini.

Ratna mengatakan, implementasi Perpres harus menjangkau hingga daerah sehingga perlindungan anak di ranah daring bukan hanya berlaku secara nasional, tetapi juga relevan dengan kondisi dan kerentanan masing-masing wilayah.

“Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Kita tidak bisa menutup akses mereka pada teknologi, tetapi kita wajib memastikan akses itu aman dan positif,” kata Ratna.

Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Muhammad Ihsan, mengatakan, Perpres Nomor 87 Tahun 2025 lahir sebagai respons terhadap realitas digital yang tak terhindarkan.

Internet membawa manfaat besar, tetapi juga menimbulkan risiko serius berupa paparan konten negatif dan kekerasan daring. Penelitian Save the Children dan UNICEF menjadi dasar penyusunan peta jalan ini yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Perpres agar memiliki kekuatan mengikat lintas kementerian dan lembaga.

“Perpres Nomor 87 Tahun 2025 berbeda dengan PP Tunas yang disusun Komdigi. Jika PP Tunas fokus pada kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) agar produk dan layanannya ramah anak, maka Perpres menitikberatkan pada peran kementerian/lembaga sebagai pengambil kebijakan,” ujar Ihsan.