Kemendagri: Tahapan Pemilu Tetap Jalan Meski KPU Tak Banding

07 Mar 2023, 11:13 WIB

Ilustrasi penyelenggara pemilu. (IDN Times/Sukma Shakti)

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri, Bahtiar, memastikan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tetap berjalan sesuai dengan jadwal.

Hal tersebut diungkapkan Bahtiar menanggapi polemik Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), terkait diulangnya tahapan Pemilu 2024.

Sebagaimana diketahui, diundurnya tahapan pemilu termasuk dalam salah satu amar putusan Partai Prima atas gugatan perdata mereka terhadap KPU. Melalui Putusan atas gugatan 757/pdt.G/2022 yang dilayangkan pada Desember 2022 itu, PN Jakpus memutuskan dan meminta kepada KPU untuk mengulang tahapan Pemilu.

1. KPU banding atau tidak, tahapan pemilu tetap berjalan

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Bahtiar mengatakan, Putusan PN Jakpus tidak berdampak apapun terhadap eksistensi UUD 1945 bahwa pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. Selain itu, putusan tak juga berdampak pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Menurut dia, PN Jakpus tak memiliki otoritas mengubah substansi UUD dan UU. Oleh sebabnya, Bahtiar menyebut putusan itu melampaui batasan wewenang. Sehingga disebut cacat hukum dan tak bernilai hukum

"Saya berpendapat bahwa KPU banding ataupun tak banding, tahapan pemilu tetap dilanjutkan, dan penyelenggara pemilu boleh abaikan substansi putusan PN terkait pemilu," kata dia dalam keterangannya, Selasa (7/3/2023).

2. Kemendagri dan Komisi II DPR komitmen dukung terselenggaranya Pemilu 2024

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar saat sampaikan pendapat pemerintah soal uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Jakarta Pusat (YouTube/Mahkamah Konstitusi)

Kemendagri bersama Komisi II DPR berkomitmen mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024. Pemilu merupakan amanah konstitusi, sebagai sarana suksesi kepemimpinan nasional secara berkala dan harus digelar lima tahun sekali.

"Kepentingan negara yang lebih luas, harus diutamakan oleh siapapun penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemilu tidak boleh terganggu oleh hal apapun termasuk potensi gangguan-gangguan produk hukum atau aturan yang bisa menghambat suksesnya penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam konstitusi dan UU," papar Bahtiar.