Kemenhut dan Polda Kalteng Tangkap DPO Pemodal Illegal Logging di Kalteng

Kasus ini bermula dari operasi peredaran hasil hutan yang dilakukan Balai Gakkumhut Wilayah Kalimantan bersama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (KPH) dan Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah pada 6 Juni 2026.

Dalam operasi tersebut, tim menemukan sekitar 70 batang kayu log yang disusun dalam bentuk rakit. Tidak jauh dari lokasi rakit, tim menemukan tempat pengolahan kayu menggunakan mesin circular saw.

“Di lokasi tersebut, petugas mengamankan tiga orang pekerja untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas pengolahan kayu turut diamankan untuk kepentingan penyidikan,” kata Leonardo.

Dari pemeriksaan terhadap saksi dan barang bukti, penyidik memperoleh informasi mengenai Latif yang diduga berperan sebagai pemodal sekaligus pihak yang mempekerjakan para pekerja untuk mengolah kayu log menjadi kayu olahan di dalam kawasan hutan.

Penyidik kemudian berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah untuk mencari dan menghadirkan Latif dalam proses penyidikan.

“Sejak tanggal 10 Juni 2026 pelaku yang punya nama panggilan Bagong itu beserta istri dan anaknya diketahui tidak berada rumah kediamannya di Desa Terantang Hilir, Kotawaringin Timur,” kata Leonardo.

Petugas kemudian melakukan pencarian dan mendapati dugaan Latif berpindah-pindah tempat tinggal dari desa satu ke desa yang lainnya. Tim kemudian melacak nomor anak Latif yang saat itu bersamanya.

Hingga akhirnya pada akhir Juli 2026, tim berhasil melacak keberadaan Latif. Ia ternyata kembali ke rumah kediamannya di Desa Terantang.

“Tim berhasil mengamankan Latif pada saat di jalan kampung sedang sendiri naik sepeda motor, kemudian tim segera membawa Latif ke Mako di Palangka Raya,” kata Leonardo.

Pelaku kemudian dibawa ke Kantor Balai Gakkumhut Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya untuk menjalani pemeriksaan dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, Latif disangkakan melanggar Pasal 12 huruf d jo. Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Latif terancam pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp2,5 miliar.