Hari Kemerdekaan Brasil Diwarnai Demo Oposisi
- Sebanyak 28.500 pendukung oposisi sayap kanan memadati Avenida Paulista pada Hari Kemerdekaan Brasil, menggalang basis konservatif dan mengkritik hubungan pemerintah Lula dengan aparat hukum.
- Protes dipicu penyidikan Hakim Alexandre de Moraes atas dugaan upaya kudeta yang menempatkan Jair Bolsonaro dalam tahanan rumah; oposisi menilainya sebagai persekusi politik.
- Menjelang pilpres 4 Oktober 2026, survei Quaest menempatkan Lula dan Flavio Bolsonaro imbang 41 persen; Lula menegaskan kedaulatan dan demokrasi Brasil dalam pidato kenegaraan.
Jakarta, IDN Times - Kelompok oposisi sayap kanan Brasil menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada peringatan Hari Kemerdekaan, pada Senin (7/9/2026). Aksi turun ke jalan ini dimanfaatkan sebagai momentum konsolidasi kekuatan politik menjelang pemilihan umum presiden mendatang.
Unjuk rasa tersebut menjadi ajang untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah petahana, sekaligus mempertanyakan independensi lembaga peradilan tertinggi. Pengerahan massa secara masif ini kian mempertegas tajamnya polarisasi politik yang tengah melanda negara tersebut.
1. Ribuan pendukung oposisi padati Avenida Paulista
Sebanyak 28.500 pengunjuk rasa memadati kawasan Avenida Paulista di São Paulo guna memberikan dukungan kepada kubu oposisi. Dalam orasi politiknya, calon presiden dari pihak oposisi mengkritik keras hubungan antara pemerintah petahana dan aparat penegak hukum.
Aksi ini bertujuan untuk menggalang dukungan dari basis pemilih konservatif demi memenangkan kontestasi kepemimpinan nasional. Para peserta unjuk rasa juga tampak membawa bendera nasional sembari menyuarakan aspirasi politik mereka di sepanjang jalan utama kota.
“Persekongkolan antara Lula dan Moraes ini akan segera berakhir, dan siapa pun yang memilih Lula berarti memilih Alexandre de Moraes,” kata Senator Flavio Bolsonaro.
2. Konflik internal Mahkamah Agung picu tudingan politisasi hukum
Gelombang protes oposisi ini turut dipicu oleh eskalasi ketegangan internal di Mahkamah Agung yang melibatkan Hakim Alexandre de Moraes. Moraes menjadi sorotan publik usai memimpin penyidikan kasus dugaan upaya kudeta, yang berujung pada penjatuhan status tahanan rumah bagi mantan Presiden Jair Bolsonaro.
Kubu oposisi menilai langkah hukum terhadap Jair Bolsonaro tersebut murni sebagai bentuk persekusi politik. Mereka lantas memanfaatkan perselisihan di tubuh peradilan itu untuk menuding adanya ketidaknetralan dalam penegakan hukum di Brasil.
“Tidak ada Lula tanpa Alexandre. Oleh karena itu, kami menyerukan agar Lula dan Moraes mundur,” ujar Anggota Kongres, Alfredo Gaspar.
3. Pidato kedaulatan Presiden Lula
Unjuk rasa ini berlangsung kurang dari sebulan jelang pemungutan suara pemilihan presiden pada 4 Oktober 2026. Hasil jajak pendapat dari lembaga survei Quaest menunjukkan tingkat elektabilitas Presiden Lula dan Senator Flavio Bolsonaro bersaing sangat ketat pada posisi imbang di angka 41 persen.
Di sisi lain, Presiden Luiz Inacio Lula da Silva tengah memimpin upacara militer kenegaraan di ibu kota, Brasilia. Dalam pidato kebangsaannya, Lula menekankan pentingnya menjaga kedaulatan serta kemandirian bangsa dari segala bentuk campur tangan pihak asing.
“Membela kemerdekaan Brasil adalah membela kedaulatan dan demokrasi kita, sehingga kita tidak boleh tunduk di hadapan kekuatan asing,” tegas Presiden Luiz Inacio Lula da Silva.
