Kemenhut Tegaskan Penanganan Karhutla Terus Berjalan di Lapangan

Kemenhut mengerahkan 1.419 personel Manggala Agni organik di enam provinsi prioritas. Upaya tersebut diperkuat dengan bantuan lintas wilayah, termasuk pengerahan 1.000 Polisi Kehutanan ke Kalimantan melalui skema bantuan kendali operasi. Selain itu, sebanyak 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kemenhut disiagakan untuk mendukung penanganan sesuai kebutuhan.

Bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan masyarakat, petugas melakukan pemeriksaan titik panas, pemadaman, penyekatan rambatan api, pembasahan, serta penyisiran bara.

Penanganan di lahan gambut juga dilakukan secara berkelanjutan karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan kembali menyala. Kemenhut turut mendukung operasi modifikasi cuaca bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, serta unsur terkait.

“Penanganan terus dilakukan tanpa menunggu hujan. Pemadaman darat, pembasahan, penyisiran bara, dan dukungan operasi udara harus saling memperkuat. Keselamatan petugas dan masyarakat tetap menjadi prioritas,” kata Rohmat.

Ia menambahkan, pengerahan personel dan peralatan akan terus dievaluasi berdasarkan kebutuhan serta hasil penanganan di lapangan.

“Kami memahami bahwa masyarakat membutuhkan hasil nyata: api terkendali, asap berkurang, dan kehidupan kembali berjalan dengan aman. Karena itu, pengerahan personel dan peralatan harus terus diikuti evaluasi terhadap kebutuhan serta hasil penanganan di lapangan,” ujarnya.

Selain pemadaman, Kemenhut memperketat pengawasan terhadap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Pengawasan mencakup kewajiban pencegahan kebakaran, kesiapan personel dan sarana pemadaman, penanganan kebakaran, hingga pemulihan.

Per 19 Oktober 2026, sebanyak 32 perusahaan telah dikenai sanksi administratif. Sementara itu, proses pidana berjalan terhadap 125 subjek hukum, baik korporasi maupun perorangan, pada tahapan perkara yang berbeda berdasarkan fakta dan alat bukti.

Rohmat menegaskan, pemegang izin bertanggung jawab melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran di wilayah kerjanya. Penindakan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan pembuktian.

“Pemegang izin wajib menjalankan tanggung jawabnya dalam mencegah dan menangani kebakaran di areal kerjanya. Pelanggaran ditindak berdasarkan hasil pengawasan dan pembuktian. Penegakan hukum merupakan bagian dari upaya menghentikan kebakaran berulang dan memastikan pertanggungjawaban,” ujar Rohmat.

Kemenhut juga menyatakan terbuka terhadap kritik dan informasi dari organisasi masyarakat sipil, termasuk Greenpeace Indonesia. Informasi mengenai lokasi kebakaran, kebutuhan masyarakat, dan dugaan pelanggaran dinilai dapat membantu mempercepat verifikasi serta tindak lanjut petugas.

Kemenhut memperkuat pencegahan karhutla melalui pelibatan masyarakat, termasuk Masyarakat Peduli Api (MPA), Kelompok Tani Hutan, masyarakat adat, dan relawan. Saat ini, terdapat 14.040 personel MPA yang tersebar di 34 provinsi. Mereka mendukung patroli, edukasi pengelolaan lahan tanpa bakar, pelaporan dini, serta penanganan awal bersama petugas.

Melalui program pengembangan 500 kelompok MPA Berkelanjutan pada 2026, sebanyak 119 kelompok telah terbentuk, 61 kelompok sedang dalam proses pembentukan, dan 320 desa telah ditetapkan sebagai sasaran pengembangan berikutnya. Dengan kapasitas 30 orang per kelompok, target program tersebut setara dengan 15.000 anggota apabila seluruh kelompok terbentuk.

“Keterlibatan masyarakat harus disertai pendampingan, latihan, komunikasi, peralatan, dan dukungan keselamatan. Pemerintah tetap hadir dan bertanggung jawab memperkuat penanganan. Masyarakat menjadi mitra yang bekerja secara terkoordinasi bersama petugas,” kata Rohmat.

Kemenhut juga menyebut penguatan akses kelola hutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat. Hingga September 2026, program perhutanan sosial telah menjangkau 1.437.065 kepala keluarga pada areal seluas 8,46 juta hektare. Sementara itu, penetapan 177 hutan adat dengan luas 376.280 hektare tercatat memberikan manfaat kepada 93.859 kepala keluarga.

Di sisi lain, penanganan karhutla turut mencakup perlindungan satwa dan habitat. Berdasarkan rekap nasional hingga pembaruan 8 Oktober 2026, sebanyak 290 individu satwa liar tercatat ditangani, termasuk 96 orangutan dan 78 bekantan. Data tersebut mencakup satwa hidup maupun yang ditemukan mati.

Masyarakat yang menemukan satwa terdampak kebakaran diimbau segera melapor kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) atau petugas taman nasional dan tidak melakukan evakuasi sendiri.

“Kami terbuka terhadap kritik dan informasi yang dapat memperkuat penanganan. Pada saat yang sama, kami perlu meluruskan anggapan bahwa pemerintah diam. Personel dikerahkan, pemadaman berjalan, masyarakat didampingi, satwa ditangani, dan pelanggar ditindak. Seluruh pekerjaan ini terus diperkuat untuk mengendalikan kebakaran dan mengurangi penderitaan masyarakat akibat asap,” tutup Rohmat. (WEB)