Kemenkes Godok Aturan Kemasan, APKLI Minta Buka Ruang Dialog

Ketua Umum APKLI, Ali Mahsun, mengatakan pedagang tidak mempersoalkan adanya pengaturan terhadap produk tembakau. Meski demikian, ia berharap penyusunan regulasi juga mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat.

"Kami sepakat ada pengaturan. Namun, aturan yang didorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) justru menjurus pada kepunahan ekonomi rakyat,"" kata Ali.

Menurutnya, penyeragaman kemasan dikhawatirkan menyulitkan pedagang dalam membedakan produk karena seluruh kemasan akan memiliki tampilan yang serupa. Kondisi tersebut, lanjutnya, dinilai dapat memengaruhi proses penjualan di tingkat ritel.

Ali juga menyampaikan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut berpotensi mendorong peredaran rokok ilegal apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai.

Oleh karena itu, APKLI meminta Kemenkes membuka ruang dialog dengan para pelaku usaha sebelum regulasi ditetapkan. Ia berharap pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tetap memperhatikan tujuan kesehatan masyarakat tanpa mengabaikan dampaknya terhadap sektor usaha kecil.

"Pembuat kebijakan perlu memperhatikan setiap dampak rancangan peraturan terhadap masyarakat kecil, terutama mereka yang menggantungkan penghasilan dari penjualan harian," ujarnya.

Senada, Kepala Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (LBH PP GP Ansor), Abdul Hakim, menilai penyusunan regulasi sebaiknya juga mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha yang berada dalam ekosistem industri hasil tembakau.

Ia berharap proses penyusunan RPMK dilakukan secara proporsional dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu mengakomodasi tujuan perlindungan kesehatan sekaligus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.