Kemenkes Kembangkan Pelatihan ACT, Tingkatkan Kompetensi Nakes

Ketua KKI, Arianti Anaya, mengatakan, ACT dirancang untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan nonspesialis agar dapat memperoleh kompetensi klinis tambahan secara terstruktur dan terstandar.

Program ini dikembangkan untuk menjawab kesenjangan kompetensi yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pendidikan formal, terutama seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan kesehatan.

“Pelatihan ini berangkat dari kebutuhan masyarakat. KKI akan bekerja sama dengan kolegium yang memiliki standar kompetensi untuk membagikan keahliannya kepada kolegium atau tenaga kesehatan yang membutuhkan. Setelah pelatihan, peserta akan mengikuti uji kompetensi sehingga memiliki pengakuan dan legalitas yang jelas,” kata Arianti.

Dalam forum tersebut, Kemenkes dan KKI menandatangani sembilan dokumen kerja sama penyelenggaraan ACT. Kerja sama ini mencakup enam bidang keperawatan serta bidang perawat anestesi, kesehatan keluarga dan layanan primer (KKLP), kedokteran vaskular, dan kedokteran gigi.

“Penyelenggaraan ACT akan dilakukan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan melalui kerja sama dengan kolegium, serta dapat melibatkan mitra pendidikan,” kata Arianti.

Melalui kolaborasi tersebut, tenaga kesehatan yang memiliki keahlian tertentu diharapkan dapat membagikan pengetahuan dan keterampilannya kepada tenaga kesehatan lain yang membutuhkan.

KKI juga mencatat sejumlah capaian dalam penguatan profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan selama dua tahun terakhir.

Arianti menyebut, pembinaan teknis keprofesian meningkat dari sekitar 13 ribu menjadi lebih dari 17 ribu tenaga medis dan tenaga kesehatan. KKI juga telah menghasilkan 24 program fellowship serta mengembangkan Sistem Informasi Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan (SI Ukom Nakes).

“Melalui sistem tersebut, sebanyak 76 kolegium telah melaksanakan uji kompetensi nasional dengan total 159.414 peserta,” kata Arianti.

Dalam hal ini, Menkes berharap penguatan kolaborasi antara konsil, kolegium, dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat mempercepat pemerataan kompetensi tenaga kesehatan. Dengan begitu, masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.