Kemenko PMK Matangkan Skema Pendidikan Gratis, UKT Kampus Keagamaan Ikut Dikaji

Sugiono menegaskan, kebijakan pendidikan gratis dirancang untuk mencakup satuan pendidikan umum maupun keagamaan. Pemerintah ingin memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang setara tanpa terhambat persoalan biaya.

“Kita harus menyamakan persepsi bahwa pendidikan gratis ini dirancang secara utuh, merangkul pendidikan umum maupun keagamaan secara setara,” ujar Sugiono, dikutip dalam siaran pers pada Selasa (20/10/2026).

Sugiono mengatakan ada tiga skema utama dalam kebijakan ini, yakni jangkauan pendidikan bagi peserta didik yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, perluasan akses melalui opsi penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Perguruan Tinggi Keagamaan (PTKN), dan penambahan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas pemerataan akses pendidikan, terutama bagi siswa yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan dukungan pembiayaan.

“Melalui penghitungan yang cermat, target utama penambahan alokasi ini adalah mengurangi pengeluaran orang tua secara nyata terhadap kebutuhan esensial siswa yang selama ini belum tertutupi oleh sekolah,” tegas Sugiono.

Skema tersebut masuk dalam pemetaan kebutuhan anggaran yang dikoordinasikan Kemenko PMK bersama kementerian terkait.

Kemenko PMK juga mengevaluasi usulan penambahan komponen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencakup dukungan pengadaan seragam dan pembiayaan bagi sekolah berasrama, dan mengkaji perluasan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) agar dapat menjangkau jutaan siswa tambahan dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

“Evaluasi berbagai skenario pembiayaan yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal negara. Skenario tersebut mengkaji usulan penambahan komponen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti dukungan seragam dan sekolah berasrama, serta perluasan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) agar mampu menjangkau jutaan siswa tambahan dari keluarga dengan ekonomi terbatas,” kata Sugiono.

Dalam kesempatan ini, Sugiono menekankan pentingnya memperhitungkan hak yang menyangkut gaji tenaga pendidik dalam setiap skenario pembiayaan. Pemerintah juga akan mengidentifikasi status serta persebaran guru aparatur sipil negara (ASN) di satuan pendidikan negeri maupun swasta.

“Setiap skenario pembiayaan harus terperinci dengan jelas, baik itu terkait dana BOS, KIP Kuliah, hingga hak-hak guru,” kata Sugiono.

Menurut dia, pendataan guru menjadi dasar untuk memetakan keadilan pembiayaan bagi tenaga pendidik. Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah berharap kebijakan pendidikan gratis nantinya dapat berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, dan menutup celah kesenjangan.