Jakarta, IDN Times - Proses ekstradisi Tersangka kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos masih terus berlanjut. Terbaru, Kementerian Hukum menyebut dokumen affidavit telah diserahkan ke Singapura.
“Jadi, dokumen sudah dibundel, dan dikirimkan ke Singapura. Beberapa waktu yang lalu. Seminggu atau berapa gitu,” ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum Widodo saat ditemui di Gedung Direktorat Jenderal AHU Kemenkum, Jakarta, Selasa (29/5/2025).
Widodo mengatakan, dokumen telah telah diterima pihak Singapura. Pemerintah pun hanya tinggal menunnggu proses yudisial di Singapura.
"Jadi, kami tinggal menunggu proses yudisial di sana. Mudah-mudahan yang bersangkutan kooperatif, bisa mau diekstradisi ke sini," ujarnya.
Widodo tak menjelaskan detail dokumen yang diserahkan kepada Singapura. Sebab, hal itu menjadi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Nanti bisa ditanyakan poinnya apa saja terkait kelengkapan itu ke teman-teman KPK," ujarnya.
Diketahui, Buronan kasus e-KTP Paulus Tannos akhirnya ditemukan di Singapura pada 17 Januari 2025 oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura. Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra itu telah diumumkan sebagai tersangka sejak 2019.
Pimpinan KPK saat itu Saut Situmorang mengumumkan nama Paulus sebagai tersangka bersama dengan eks Direktur Utama Peruma Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, mantan Anggota DPR Miryan S Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP, Husni Fahmi.
Meski Paulus Tannos ditemukan, KPK masih memilih utang mencari buronan lainnya. Berikut adalah daftar buronan KPK yang belum ditemukan: Kirana Kotama, Harun Masiku, Emylia Said, Hermansyah.