Jakarta, IDN Times - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) membantah soal isu penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2025 tidak akan terlaksana.
Adapun isu yang beredar, CPNS tahun 2025 yang meliputi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ini ditiadakan karena pemerintah fokus menyelesaikan pengangkatan CPNS 2024.
Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPANRB, Mohammad Averrouce memastikan, bukan tidak ada penerimaan CASN 2025, melainkan sampai saat ini belum ada keputusan resmi terkait pengadaan.
Ia mengatakan, pengadaan CPNS 2025 akan dibahas lebih lanjut bersama Presiden RI, Prabowo Subianto.
"Sampai saat ini belum ada keputusan resmi terkait pengadaan CASN tahun 2025. Kepastian mengenai pengadaan CASN 2025 akan dibahas lebih lanjut bersama Bapak Presiden, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), serta seluruh pemangku kepentingan terkait," ujar dia dalam keterangannya kepada IDN Times.
Pemerintah saat ini disebut masih memprioritaskan penyelesaian proses seleksi dan pengangkatan CASN 2024.
"Pemerintah saat ini masih memprioritaskan penyelesaian proses seleksi CASN 2024, baik untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk penyelesaian tenaga non-ASN," ucap Averrouce.
Meski begitu, Averrouce mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan mengenai kapan pembahasan penerimaan ASN 2025.
Ia menjamin, informasi mengenai penerimaan CASN akan disampaikan secara transparan kepada publik. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Termasuk memastikan adanya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) ASN profesional.
Averrouce menegaskan, proses perencanaan dan pengadaan ASN, termasuk untuk tahun 2025 akan dilakukan secara cermat, akuntabel, dan sesuai kebutuhan nasional.
"Keputusan akhir akan disampaikan kepada publik secara transparan dan berdasarkan pertimbangan kebutuhan riil ASN di berbagai instansi," beber dia.
KemenPANRB pun mengimbau agar masyarakat menunggu informasi resmi dari pemerintah dan tidak terpengaruh kabar hoaks.
"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk menunggu informasi resmi dari pemerintah melalui kanal-kanal komunikasi yang sah, dan tidak terpengaruh oleh pemberitaan yang belum terverifikasi sepenuhnya," ucap dia.