Kepala Daerah yang Terkena OTT KPK ini Ternyata Pernah Terlibat Korupsi

Agus menyebut, Abdul Latif pernah menjadi tersangkut kasus korupsi pada tahun 2005 silam. Tak tanggung-tanggung dia menilep uang negara hingga ratusan juta rupiah. 

"Sebagai tambahan informasi, ini penting apalagi Pilkada yang cukup masif di depan mata, kami sampaikan bahwa ALA (Abdul Latif), Bupati Hulu Sungai Tengah 2016-2021 yang diproses kali ini, pernah diproses dalam kasus korupsi pada tahun 2005-2006 dalam kasus korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Labuan Amas Utara dengan anggaran Rp 711.880.000 hingga diputus di pengadilan," kata Agus.

Kasus korupsi yang dilakukan Abdul Latif tahun 2005 lalu, tambah Agus, dilakukan saat dirinya masih menjadi kontraktor swasta. 

"Proyek pembangunan ini, tidak diselesaikan dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Yang bersangkutan juga dikenakan vonis 1,5 tahun penjara," tutur Agus.

Selain itu, pihak swasta yang diproses di kasus ini, Direktur Utama PT Menara Agung yaitu Donny Winata merupakan kontraktor swasta yang cukup banyak menangani proyek di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sejumlah proyek yang dikerjakan diduga tidak selesai.

Menariknya, lanjut Agus, usai Abdul Latif menjalani hukumannya, dia lalu mencalonkan diri dan terpilih menjadi Anggota DPRD Kalimantan Selatan periode 2014/2019 dari Daerah Pemilihan lV meliputi Kapubaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah.

"Setahun menjadi anggota DPRD, ia mencalonkan diri menjadi Bupati Hulu Sungai Tengah Periode 2016-2021 hingga terpilih dan dilantik pada Februari 2016 lalu," jelas Agus.

Abdul diketahui sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Kalimantan Selatan.

Meskipun sebelumnya AL adalah kader Golkar militan di Kalimantan Selatan. Bahkan, beredar informasi AL akan kembali diusung oleh Partai Demokrat sebagai bupati di daerah tersebut. 

Agus sangat menyayangkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah kembali terjadi. Terlebih, tambah Agus, Bidang Pencegahan KPK sebenarnya telah berupaya membantu pihak Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah). 

"OTT kali ini, kami sangat berharap sekaligus sebagai peringatan bagi kepala daerah lain karena di beberapa tempat sudah terbukti, jika ada daerah yang kami datangi untuk kerjasama Bidang
Pencegahan. namun tidak memiliki komitmen yang utuh, pencegahan hanya berhenti pada seremonial dan lisan, maka jika tetap terjadi korupsi, bidang Penindakan KPK akan tetap masuk dan menangani kasus di sana,"jelasnya.

Abdul Latif sendiri telah menjalani pemeriksaan kurang lebih 16 jam oleh penyidik. Dirinya pun resmi mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

Abdul keluar dari Gedung KPK pukul 15:53 WIB, dalam kesempatan itu kepada awak media, Abdul pun berharap ada keadilan hukum dalam kasus yang kini menjeratnya.

"Semoga ada keadilan," ungkap Abdul sembari berjalan menuju mobil tahanan KPK yang telah lebih dulu terparkir untuk menjemputnya, Jumat (5/1).

Ketika dicecar sejumlah pertanyaan lain oleh awak media terkait proses suap yang diterimanya dari H Fauzan dari RSUD Damanhuri kota Barabai, Kalimantan Selatan. Latif hanya tersenyum sambil mengangkat jempolnya ke arah kamera.

"ALA (Abdul Latif) ditahan 20 hari pertama di Rutan KPK, mulai hari ini," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah.