Keracunan MBG Terulang Lagi, JPPI: Evaluasi BGN Telah Gagal Total

Lebih lanjut, di dalam keterangannya, JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara pelaksanaan MBG secara nasional, hingga pemerintah mampu menjamin keamanan pangan dan menghentikan berulangnya kasus keracunan. JPPI, kata Ubaid, juga mendesak pemerintah agar memproses hukum semua pihak yang lalai.

"Jangan biarkan ribuan korban berujung hanya pada evaluasi administratif dan penutupan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," kata Ubaid.

Di sisi lain, SPPG seolah menjadi entitas yang kebal hukum. Selama ini, penanganannya lebih sering terhenti pada penutupan sementara dapur, lalu dilanjutkan teguran atau pergantian pengelola.

"Jangan sampai MBG melahirkan budaya impunitas, anak keracunan, dapur ditutup beberapa hari, pejabat minta maaf, lalu program berjalan kembali seperti tidak pernah terjadi apa-apa," tutur dia.

Berdasarkan data dari JPPI, total sudah ada 43.838 korban keracunan yang terjadi sejak MBG diluncurkan pada Januari 2025 hingga Agustus 2026. Angka korban yang mencapai lebih dari 43 ribu tersebar di 36 provinsi.

Sementara, pada Agustus 2026 saja, jumlah korban keracunan MBG sudah mencapai 3.079. Mayoritas korban keracunan MBG berada di Pulau Jawa.

"Dari kejadian selama Agustus 2026, 65 persen kasus terjadi di Pulau Jawa. Jawa Tengah sendiri menyumbang 35 persen dari seluruh kejadian yang tercatat," ungkap Ubaid.

Tren itu, katanya, juga terjadi pada bulan-bulan sebelumnya. Di sisi lain, jumlah korban bila diakumulasi pada Januari hingga Agustus 2026 mencapai 3.079 orang.

Ubaid menilai, bila dilihat dari sebaran korban menandakan belum ada pergeseran prioritas penerima manfaat MBG yang dijanjikan bakal lebih banyak menyasar luar Pulau Jawa dan 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

"MBG digembar-gemborkan sebagai program nasional tetapi kasus dan layanannya masih sangat terkonsentrasi di Jawa. Ini menunjukkan ekspansi program belum dibarengi pemerataan dan pengawasan yang memadai. Jangan sampai anak-anak di Jawa mendapat risiko keracunan, sedangkan anak-anak di daerah 3T bahkan belum menjadi prioritas utama penerima manfaat," tutur dia.

Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, menyampaikan permintaan maaf usai ratusan siswa di Sidoarjo menjadi korban keracunan MBG. Politisi Partai Gerindra itu menilai, hal tersebut bisa terjadi diduga lantaran kelalaian yang disengaja.

"Saya juga menyampaikan di tempat ini, keracunan makanan yang terjadi di Sidoarjo kemarin, permohonan maaf saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atas kelalaian dan hal-hal yang kemudian menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan makanan di Sidoarjo, di pondok pesantren yang sampai saat ini datanya terekap di tempat kami," ujar Sudaryono seperti dikutip dari akun media sosialnya pada Kamis (3/9/2026).

Sudaryono mengatakan, BGN terus memonitor jumlah korban keracunan. Dia juga meminta jajarannya terus mendata semua siswa yang telah menyantap MBG itu.

"Kasus keracunan di Sidoarjo, kami sudah cek kronologis dan Radar MBG. Ternyata ahli gizi dan kepala dapur itu kemudian tidak melabeli semua omprengnya. Hanya dikasih label satu untuk satu PIC. Jadi dia ngirim, misalnya 400 itu labelnya satu," tutur dia.

Sudaryono menekankan, setiap ompreng harus diberi label jam makanan dimasak serta batas maksimal waktu santap MBG. Dalam insiden di Sidoarjo, diduga MBG disantap siswa melewati batas waktu yang telah ditentukan.