Pemprov DKI Pastikan APBD 2026 untuk Atasi Banjir, Sampah hingga Hak Anak
- APBD DKI 2026 diprioritaskan untuk pengendalian banjir, pengelolaan sampah, transportasi publik, subsidi pangan, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak anak.
- Penanganan banjir diperkuat melalui peta prioritas berbasis spasial, pemeliharaan pompa 24 jam, serta pengawasan drainase dan pintu air untuk mencegah hambatan sampah dan sedimen.
- Pemprov mempertahankan dukungan JKN, menyalurkan bansos berbasis DTSEN, memperkuat subsidi pangan, serta memperluas Transjakarta sambil mengkaji tarif dan transportasi laut.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari pengendalian banjir, pengelolaan sampah, transportasi publik, subsidi pangan, hingga perlindungan sosial dan pemenuhan hak anak.
"Eksekutif sependapat dengan Fraksi PKS, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Golkar terkait penyerapan belanja daerah, untuk mendorong optimalisasi penyerapan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan program berjalan sesuai dengan jadwal,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/9/2026).
1. Pemprov DKI perkuat penyusunan peta prioritas
Ilustrasi Jakarta. (IDN Times/Dini Suciatiningrum) Dalam penanganan banjir, Pemprov DKI memperkuat penyusunan peta prioritas serta sistem informasi berbasis spasial dan terintegrasi. Penanganan diarahkan berdasarkan tingkat risiko, kondisi infrastruktur, frekuensi dan dampak genangan, serta kebutuhan masing-masing wilayah.
“Pemprov DKI Jakarta juga memastikan pengecekan, pemeliharaan dan perbaikan pompa pengendali banjir dilakukan secara intensif di seluruh wilayah kota administrasi. Kesiapan pompa juga dipantau selama 24 jam melalui Command Center,” ucap Uus.
2. Layanan Transjakarta terus diperluas
Ilustrasi Jakarta persiapan Tahun Baru di Bundaran HI. (IDN Times/Dini Suciatiningrum) Pengawasan saluran drainase dan pintu air juga dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi sampah dan sedimen yang dapat menghambat aliran air.
Di sektor transportasi, pengembangan layanan publik tetap mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat. Penyesuaian tarif Transjakarta akan dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berdasarkan kajian komprehensif.
“Di sisi lain, layanan Transjakarta terus diperluas, salah satunya melalui pembukaan layanan Transjabodetabek. Pemprov DKI Jakarta juga terus memonitor penyusunan kajian serta dasar hukum mengenai transportasi laut Transjakarta agar target operasional tahun 2027 dapat terwujud tepat waktu tanpa mengabaikan aspek keselamatan pelayaran,” jelasnya.
3. Pemprov DKI Jakarta pastikan subsidi pangan diperkuat
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan langkah intervensi untuk meredam kenaikan harga bawang putih yang memengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) sepanjang Juli 2026 melalui penguatan pasokan dan distribusi guna menjaga stabilitas harga serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. ANTARAFOTO/Akramul Muslim Pemprov DKI juga mempertahankan dukungan pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga Jakarta untuk mendukung cakupan kesehatan semesta. Penyaluran bantuan sosial menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dipadankan dengan berbagai sumber data untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan mencegah duplikasi.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan melalui peningkatan kepatuhan, perluasan basis penerimaan, serta penutupan celah kebocoran tanpa semata-mata menambah beban pajak masyarakat.
“Di sisi belanja, kenaikan alokasi anggaran antara lain diarahkan untuk pemenuhan Upah Minimum Provinsi (UMP), belanja subsidi pangan, dan penyesuaian harga BBM. Pemprov DKI Jakarta juga memastikan pemberian subsidi pangan terus diperkuat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan anggaran dan peningkatan pelayanan pendaftaran pangan subsidi secara online,” ucap Uus.
