Koalisi Sipil Kritik Pelibatan TNI dalam Pengamanan Demo 28 Oktober

28 Oct 2026, 21:12 WIB3 min read

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

Koalisi Sipil Kritik Pelibatan TNI dalam Pengamanan Demo 28 Oktober

Momen saat personel TNI menghadang mahasiswa untuk bisa menuju ke Bunderan Hotel Indonesia (HI) pada Rabu, 28 Oktober 2026. (www.x.com/@madisnur)

Intinya Sih

5W1H

Sisi Positif

Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik pelibatan TNI dalam pengamanan demo 28 Oktober 2026 di Jakarta, karena dinilai mengaburkan batas fungsi pertahanan negara dan keamanan dalam negeri.
YLBHI menilai pengerahan tentara pada demonstrasi damai berpotensi mengintimidasi warga serta membatasi kebebasan sipil, yang dijamin UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998.
Sebanyak 14.324 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait dikerahkan mengawal aksi; jumlah personel TNI belum dirinci oleh Kodam Jaya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik pelibatan prajurit TNI dalam pengamanan demonstrasi #IndonesiaSadar di Jakarta.
Who?
Koalisi masyarakat sipil, YLBHI melalui Ketua Umum Muhammad Isnur, mahasiswa dan elemen masyarakat, serta 14.324 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait terlibat dalam situasi ini.
Where?
Prajurit TNI terlihat di sekitar Bunderan Hotel Indonesia, gang-gang di sekitarnya, serta jalur dari Halte Transjakarta Tosari menuju Patung Selamat Datang, Jakarta.
When?
Pengamanan dan demonstrasi berlangsung pada Rabu, 28 Oktober 2026, dengan penempatan prajurit TNI dilaporkan sejak pagi hari.
Why?
Koalisi menilai pengerahan TNI dalam demonstrasi damai berisiko mengaburkan fungsi pertahanan dan keamanan, serta memunculkan intimidasi terhadap kebebasan warga menyampaikan pendapat.
How?
Lebih dari 14 ribu personel gabungan dikerahkan mengawal aksi. Jumlah khusus personel TNI per saat ini masih belum diketahui karena belum ada respons dari Kodam Jaya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kritik terbuka dari koalisi masyarakat sipil menunjukkan bahwa ruang pengawasan terhadap kebijakan keamanan tetap hidup. Dengan merujuk pada jaminan konstitusional atas kebebasan berpendapat serta pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan, perdebatan mengenai pengamanan demonstrasi menempatkan perlindungan hak warga dan semangat reformasi sebagai perhatian utama.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Sejumlah lembaga sosial masyarakat (LSM) yang tergabung di dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritisi pelibatan tentara dalam pengamanan aksi demo Rabu (28/10/2026). Momen itu salah satunya terekam kamera ketika prajurit TNI menghadang mahasiswa yang bergerak dari Halte Transjakarta Tosari menuju ke Patung Selamat Datang di Bunderan Hotel Indonesia.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur melihat prajurit TNI ditempatkan di sejumlah titik aksi di sekitar Bunderan Hotel Indonesia, gang-gang dan beberapa titik aksi demonstrasi di Jakarta sejak pagi. Menurut Isnur, penempatan prajurit TNI di tengah aksi penyampaian pendapat di muka umum menyebabkan kekhawatiran terhadap semakin kaburnya antara fungsi pertahanan negara dan keamanan di dalam negeri.

"Kehadiran aparat militer di ruang sipil terlebih dalam situasi penyampaian pendapat dan kritik di muka umum, berisiko menciptakan intimidasi serta mempersempit ruang kebebasan sipil," ungkap Isnur di dalam keterangan pada hari ini.

Padahal, salah satu dari isi lima tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa dan elemen masyarakat dengan tajuk #IndonesiaSadar, berisi desakan agar militerisasi disetop di ruang hukum.

1. Pengerahan prajurit TNI dalam aksi demo bertentangan dengan fungsi TNI

Ilustrasi prajurit TNI (instagram.com/puspentni)

Lebih lanjut, kata Isnur, pengerahan prajurit TNI untuk mengamankan aksi demonstrasi bertentangan dengan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara. Aksi demonstrasi yang damai bukan merupakan ancaman militer yang memerlukan pengerahan tentara.

"UUD 1945 telah membedakan fungsi TNI di bidang pertahanan dan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Pemisahan ini merupakan salah satu capaian penting reformasi 1998 untuk mengakhiri dwifungsi ABRI dan menegakan supremasi sipil," kata Isnur.

Selain itu, UUD 1945 pasal 28E ayat (3) menunjukkan adanya jaminan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jaminan itu, kata Isnur juga ditegaskan melalui UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

"Oleh karena itu pengamanan aksi demonstrasi harus dilaksanakan dengan menghormati kebebasan sipil dan tak memperlakukan warga yang menyampaikan kritik maupun aspirasi sebagai ancaman militer," tutur dia.

2. Koalisi sipil wanti-wanti militer tak boleh dijadikan alat untuk membungkam suara kritis

Ilustrasi prajurit TNI. (IDN Times/M.Idris)

Koalisi sipil juga mewanti-wanti bahwa militer tidak boleh dijadikan alat untuk membungkam suara kritis seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Ketika itu, militer memiliki peran luas dalam kehidupan sipil dan politik.

Reformasi 1998 membawa mandat untuk mengakhiri praktik tersebut dan menegaskan kembali batas antara fungsi pertahanan yang dijalankan oleh TNI dan fungsi keamanan serta penegakan hukum yang dijalankan oleh kepolisian.

"Kembalinya keterlibatan tentara dalam pengamanan aksi demonstrasi jelas merupakan langkah mundur dalam demokrasi Indonesia. Praktik ini membuka ruang intimidasi terhadap warga yang menyampaikan kritik serta menghidupkan kembali pendekatan militeristik dalam urusan kebebasan warga negara," kata Isnur.

3. Demo 28 Oktober dikawal lebih dari 14 ribu aparat keamanan gabungan

Suasana aksi demo 28 Oktober di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (28/10/2026). (IDN Times/Cantika Lutfiah)

Sementara, berdasarkan keterangan Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Akhmadi, ada lebih dari 14 ribu aparat gabungan, termasuk personel TNI yang dikerahkan untuk mengawal aksi demo hari ini.

"Jumlah personel gabungan TNI, Polri Dan instansi terkait sebanyak 14.324 Personel," ungkap Akhmadi ketika dikonfirmasi hari ini.

Namun, jumlah personel TNI saja yang dilibatkan hari ini belum diketahui dengan detail. IDN Times telah mengonfirmasi kepada Kodam Jaya untuk menanyakan jumlah personel TNI, belum direspons.

Ini bukan kali pertama personel TNI ikut dikerahkan untuk mengawal aksi demo mahasiswa di Bunderan HI. Dalam aksi demo perdana BEM Universitas Indonesia (UI) pada Juni lalu, TNI ikut dikerahkan untuk melakukan pengamanan.