Komisi II DPR: Tangguhkan Peraturan Konser dalam Kampanye Pilkada

17 Sep 2020, 14:17 WIB

Massa aksi pendukung Paslon Erman Safar - Marfendi (IDN Times/Andri NH)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi PAN Guspardi Gaus, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menangguhkan aturan yang memperbolehkan konser musik sebagai salah satu metode kampanye dalam Pilkada Serentak 2020 untuk menjaga keselamatan warga di masa pandemik COVID-19.

Sebab, menurutnya, kerumunan warga ketika digelarnya konser akan memicu penularan COVID-19.

“KPU perlu melakukan kajian. Pertama bahwa pelaksanaan pilkada 2020 berbeda dengan sebelumnya. Karena Pilkada kali ini ada pandemi COVID-19. Nah satu pandemik kan ada anjuran jaga jarak, tidak boleh ada kerumunan. Hal yang bersifat kerumunan berpotensi kepada penularan pandemi COVID-19, kata Guspardi lewat keterangan tertulisnya, Kamis (17/9/2020).

1. Konser musik tak efektif

Proses pendaftaran Bacawali-Bacawawali Kota Surabaya dari PDIP, Eri Cahyadi-Armuji di KPU Surabaya, Jumat (4/9/2020). IDN Times/Fitria Madia

Legislator dapil Sumbar II ini pun menjelaskan, konser musik tidak efektif bagi calon kepala daerah untuk membesarkan diri. Hal ini lantaran Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 pada Pasal 63 membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 orang. Selain tidak efektif menjaring pemilih, konser biasanya membutuhkan biaya yang besar.

Oleh sebab itu, dia menyarankan pasangan calon kepala daerah, tim pemenangan dan partai politik pengusung mencari model kampanye lain yang lebih inovatif di tengah pandemik.

“Artinya bagi paslon rasanya tidak efektif karena berbiaya tinggi, dalam langkah sosialisasi konser ini untuk yang datang supaya kenali paslon, kan gitu. Sebenarnya hanya media untuk melakukan pertemuan," ujar Guspardi.

2. Gaus minta KPU, Bawaslu, dan parpol buat nota kesepakatan memprioritaskan kesehatan

Ilustrasi pekerja logistik Pemilu 2019 memperhatikan surat suara Pileg 2019 sebelum dilipat dan didistribusikan ke TPS. IDN Times/Prayugo Utomo

Politikus PAN ini mendorong KPU, Bawaslu, partai politik dan pasangan calon kepala daerah lebih baik membuat kesepakatan bahwa kesehatan harus diutamakan agar tidak memicu terjadinya penularan COVID -19.

“Antara KPU, partai politik, dan paslon untuk ditentukan serta membuat kesepakatan agar mengutamakan kesehatan ketimbang membuat konser," kata anggota Baleg DPR RI tersebut.

3. Komisi II DPR usul metode kampanye pertemuan terbatas

Ustad Abdul Somad saat mengiringi Paslon Erman Safar - Marfendi Mendaftar ke KPU Bukittinggi (IDN Times/Andri NH)

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, menyarankan menggunakan metode kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, dan debat publik yang lebih efektif meyakinkan pemilih tentang rekam jejak pasangan calon dan agenda yang ditawarkan paslon untuk memajukan masyarakat dan daerah.

Zulfikar mengatakan, merujuk pada Pasal 65 ayat 1 huruf (g) UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, disebutkan bahwa konser musik, pentas seni, dan sejenisnya merupakan bentuk kegiatan lain dari metode kampanye yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di atur oleh PKPU.

"Dari sisi stratifikasi dan esensi, kegiatan lain kampanye dengan bentuk di atas berbeda dibandingkan metode pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, dan iklan di media massa," ujarnya.