Komisi IX Minta BGN Lacak Laporan Keracunan MBG di Daerah

06 Mei 2025, 23:26 WIB

Salah satu siswi di Takalar yang dirawat di puskesmas usai diduga mengalami keracunan makanan MBG, Rabu (26/2/2025)/Istimewa

Intinya sih...

Netty Prasetiyani Aher meminta BGN menelusuri laporan keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.
CISDI temukan hanya 17% makanan yang disediakan memenuhi standar gizi, 45% menu adalah makanan ultra-proses, dan kelayakan SPPG perlu dikaji lebih lanjut.
Netty juga meminta BGN mengoptimalkan koordinasi lintas kementerian, memperkuat kerja sama dengan BPOM RI, dan mengikuti kebijakan Brasil untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Program MBG.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menelusuri laporan keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah.

Dia mendorong pelacakan dilakukan secara menyeluruh mulai dari aspek bahan lokal, proses penerimaan, penyiapan, pengelolaan, hingga distribusi makanan.

"Lakukan tracing (pelacakan) mulai dari seperti apa bahan lokalnya, bagaimana penerimaan, penyiapan, pengelolaan, sampai distribusinya," katanya dikutip dari ANTARA, Selasa (6/5/2025).

1. Temuan CISDI soal kualitas dan skala layanan MBG jadi sorotan

Ilustrasi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) (IDN Times/Rangga Erfizal)

Netty menyampaikan laporan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) terkait standar penyediaan MBG, menunjukkan hanya 17 persen makanan yang disediakan memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.

"Yang menjadi temuan CISDI juga, 45 persen menu yang disajikan adalah makanan ultra-proses, padahal justru kita ingin memberdayakan petani lokal dan mengenalkan pangan lokal," sebutnya.

Kata dia, CISDI menilai kelayakan satuan penyedia pemenuhan gizi (SPPG) masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama jika harus melayani 3.000 hingga 3.500 penerima manfaat. Sebagai perbandingan, program serupa di Jepang hanya melayani sekitar 500 siswa.

Netty turut menyinggung kebijakan di Brasil yang melarang pemberian makanan ultra-proses untuk anak sekolah. Dia meminta BGN memperhatikan praktik baik tersebut untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Program MBG.

2. BGN diminta perkuat koordinasi dan perketat distribusi MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana ketika meninjau para siswa MAN I dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat yang keracunan usai konsumsi makanan dari MBG pada 23 April 2025 lalu. (Dokumentasi BGN)

Netty meminta BGN mengoptimalkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan respons cepat dalam menangani kasus keracunan makanan serta mencegah penyebaran lebih lanjut.

Dia juga menyarankan BGN memperkuat kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) agar seluruh mitra yang terlibat dalam penyediaan MBG memenuhi standar keamanan pangan yang ketat.

3. BGN perketat prosedur distribusi makanan di program MBG

Kepala Badan Gizin Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana. (IDN Times/Amir Faisol)

Kepala BGN, Dadan Hindayana menyampaikan pihaknya tengah memperketat prosedur distribusi makanan dalam Program MBG sebagai langkah korektif dan preventif untuk mencegah terulangnya kasus keracunan.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan," ujarnya.

Dia menjelaskan pengetatan dilakukan pada lima aspek, yakni penguatan protokol keamanan saat pengantaran dari dapur ke sekolah, pembatasan waktu maksimum pengantaran, serta pengetatan mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Selain itu, BGN menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan dikonsumsi, serta mewajibkan uji organoleptik mencakup tampilan, aroma, rasa, dan tekstur sebelum makanan dibagikan.