Jakarta, IDN Times - Wacana hukuman mati bagi koruptor kembali mengemuka ketika mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi tersangka dugaan suap bantuan sosial COVID-19. Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan mengatakan pihaknya tidak setuju dengan hal itu karena hukuman mati dinilai tak akan membuat korupsi hilang.
"Tidak ada korelasi antara penerapan hukuman mati dengan upaya pencegahan dan efek jera di dalam pemberantasan tindak korupsi,” kata Taufan dalam keterangannya, Sabtu (13/3/2021).
Taufan menjelaskan, dalam berbagai kajian Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) juga disebutkan bahwa tidak tindak kejahatan dan hukuman mati tidak berkorelasi. Meski dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pasal 6 ayat 2 masih membenarkan hukuman mati, namun hanya diterapkan kepada tindakan pidana paling serius (the most serious crimes) yakni pelanggaran HAM yang berat (gross violation of human rights) yakni genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi, dan tidak termasuk tindak pidana korupsi.
Resolusi Dewan HAM PBB justru mendorong untuk menghapus hukuman mati. Saat ini tinggal sedikit saja negara yang masih menerapkan hukuman mati, di antaranya adalah negara kita Indonesia.
“Komnas HAM sejak awal tidak sepakat dengan hukuman mati, karena bagi Komnas HAM hak untuk hidup merupakan hak absolut seorang manusia," kata dia.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo juga mengatakan pihaknya tak setuju dengan hukuman mati. Ia mengatakan, hukuman mati belum tentu membersihkan korupsi di sebuah negara.
Ia memaparkan bahwa negara dengan Corruption Perception Index (CPI) tertinggi saat ini dimiliki oleh Denmark dengan raihan 88, New Zealand 87, Finlandia 85, Singapura 85, Swedia 85 dan Swiss 85. Somalia merupakan negara dengan skor CPI paling rendah yakni 10, kemudian Siria 13, Sudan Selatan 13, Yaman dan Korea Utara masing-masing 14.
Negara-negara dengan skor CPI tinggi tersebut atau berhasil mencegah praktik korupsi sama sekali tidak menerapkan hukuman mati bagi koruptor.
Adnan menilai negara-negara tersebut berhasil mencegah praktek korupsi tanpa hukuman mati. Sementara, Indonesia kebalikannya.
"Jadi mungkin bukan hukuman mati jalan keluarnya," ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya tak bisa bersikap setuju atau tidak setuju terhadap vonis hukuman mati bagi koruptor. Namun, menurutnya secara normatif hal itu bisa dilakukan.
"Di Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sangat memungkinkan aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum KPK yang bisa menuntut hukuman mati," ujar Ali.