Komnas HAM Soroti Impunitas dalam Konflik Bersenjata Papua

Komnas HAM menilai berulangnya insiden di wilayah konflik bukan lagi peristiwa yang berdiri sendiri.

"Berulangnya insiden serupa dari waktu ke waktu di wilayah konflik menunjukkan adanya pola struktural, bukan sekadar insiden tersendiri, yang memerlukan evaluasi menyeluruh atas pendekatan keamanan yang diterapkan."

Selain mendesak penghentian kontak senjata di kawasan permukiman, Komnas HAM juga meminta Presiden dan lembaga terkait mengevaluasi strategi penanganan konflik di Papua.

Lembaga tersebut turut mendorong negara memulihkan keluarga korban melalui dukungan psikososial serta pemenuhan hak atas kompensasi atau reparasi sesuai ketentuan hukum.

Komnas HAM juga meminta pemerintah membuka ruang dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil Papua sebagai bagian dari penyelesaian konflik jangka panjang.

Dalam pernyataannya, Komnas HAM mengingatkan bahwa hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

"Perlindungan hak hidup warga sipil harus ditempatkan di atas kepentingan operasional maupun politik pihak mana pun," ujarnya

Komnas HAM menilai lemahnya akuntabilitas dalam berbagai kasus kekerasan terhadap warga sipil di Papua berisiko memperkuat impunitas dan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Karena itu, Komnas HAM kembali menekankan pentingnya investigasi independen.

"Investigasi yang independen dan akuntabilitas yang nyata adalah langkah yang harus ditempuh untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali," katanya.