Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Irjen (Purn) Bekto Suprapto, mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua belum diimplementasikan dengan baik oleh Polri mau pun stakeholder, dalam hal ini contohnya Pemerintah Daerah.
"Bukan diabaikan Polri tapi undang-undangnya yang sudah mengatur itu tidak diimplementasikan sebagaimana tujuan undang-undang itu," katanya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/5).
Ia menjelaskan, Undang-Undang terkait Otonomi Khusus Papua tersebut mengatur agar aparat kepolisian yang ditugaskan di Papua wajib diberikan pengetahuan terkait budaya dan adat-istiadat Papua.
Padahal, apabila UU tersebut diimplementasikan dengan benar, maka konflik antara aparat dengan warga Papua dapat ditekan.
Kata Bekto, saat menyelesaikan konflik, selama ini masyarakat Papua memang cenderung masih menggunakan beberapa budaya Papua dan dianggap wajar oleh masyarakat Papua, namun sayangnya sering kali malah dinilai sebagai tindakan pidana oleh pihak yang berwajib.
"Yang bertugas di sana pikirannya hanya KUHP, pikirannya hanya KUHAP, padahal orang Papua lebih senang kalau ada masalah diselesaikan secara adat. Murah, cepat, dan merasa adil," ucapnya.
Ia mengatakan, polisi yang ditugaskan di Papua banyak yang belum mengetahui adat istiadat budaya Papua, untuk itu ia mengimbau, siapa pun yang ditugaskan di Papua harus dibekali pengetahuan yang matang, utamanya terkait filosofi Papua, agar tidak ada lagi diskriminasi yang terjadi terhadap masyarakat Papua.
"Siapa pun yang ditugaskan di Papua harus mengetahui adat istiadat Papua, ini tidak dilaksanakan, seperti pemerintah dan polisi, yang seolah-olah acuh masalah ini," ucapnya.