Korupsi Proyek Rumah DP 0 Rupiah dan Janji Anies yang Harus Dilunasi

Pada 16 Oktober 2020, genap tiga tahun Anies memimpin ibu kota usai dilantik Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Di masa kampanye, Anies (yang saat itu masih berpasangan dengan Sandiaga Uno) memiliki 23 janji yang harus dituntaskan selama menjabat pada periode 2017-2022. Salah satunya adalah program ini.

Pada saat ground breaking rumah DP nol rupiah di Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, berlangsung pada 18 Januari 2018, Anies mengatakan bahwa program ini adalah pemenuhan janji kampanye yang harus dilunasi.

"Hari ini salah satu janji, kami menyebutnya janji bukan program, jadi 23 janji. Kenapa? Karena janji harus dilunasi. Namanya janji. Kalau kita sebut program, nanti di ujung bisa ditambahin kata 'Mohon maaf programnya tidak bisa terlaksana karena A, B, C, D'," kata Anies kala itu.

Saat itu Anies mengatakan bahwa ground breaking tersebut merupakan proyek percontohan atau pilot project yang terdiri dari 703 unit rumah susun yang dibangun vertikal dan dua tipe rumah yakni tipe 36 dan 21.

"Ada 20 lantai dengan 703 unit, 513 tipe 36, 190 unit tipe 21," sebut Anies.

Untuk harganya sendiri, rumah tipe 36 seharga Rp320 juta dan tipe 21 seharga Rp185 juta, harga ini dipercaya Anies mudah dijangkau untuk masyarakat apalagi untuk mereka yang bergaji di bawah Rp7 juta.

Anies juga mengklaim siapkan fasilitas lainnya yang mudah diakses masyarakat salah satunya transportasi seperti TransJakarta.

Namun, pelaksanaan janji itu kian terhambat hingga salah seorang anak buah Anies ditetapkan jadi tersangka karena terlibat kasus korupsi pengadaan tanah untuk program ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa kasus korupsi pengadaan tanah di DKI Jakarta sudah diketahui oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan telah berlangsung lama.

"Ya memang kasus tanah di DKI Jakarta ini sudah kita ketahui sejak lama, bukan pekerjaan yang mudah. Kita tahu dalam tahun-tahun sebelumnya di Jakarta ini memang banyak sekali kasus-kasus," kata Riza kepada awak media, di Balai Kota Jakarta, Senin (9/3/2021) malam.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono bahkan berpendapat bahwa program Rumah DP 0 Rupiah adalah program yang bermasalah. Menurutnya, program ini bukanlah program dengan kebijakan tunggal karena menyangkut kebijakan lainnya.

"Karena memang jujur sejak awal program DP Rp0 ini program bermasalah, bahwa ini bukan kebijakan tunggal, karena itu menyangkut kebijakan lainnya juga salah satunya kebijakan perbankan," kata dia kepada awak media, Senin (8/3/2021).

Dia juga mengatakan bahwa program yang dikomandoi Anies ini sulit untuk dilakukan apalagi dalam jangka waktu lima tahun. Lagi pula Gembong mengatakan bahwa Gubernur tak boleh membuat program yang melampaui masa jabatannya.

Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menduga penangkapan Yoory oleh KPK berkaitan adanya indikasi mark up harga saat pengadaan lahan pembangunan rumah DP 0 Rupiah di Cipayung, Jakarta Timur. Dia mengatakan bahwa harga beli tanah yang dilaporkan di badan anggaran Rp5,2 juta per meter untuk pembelian lahan seluas 41,921 meter kubik.

"Iya. Jadi proses pembelian tanah yang diduga ada mark up. Jadi mark up-nya ini mungkin terindikasi, jadi ada kerugian negara. Dan pada saat rapat di banggar yang saya tahu Rp5,2 juta per meter," kata Bendahara Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter saat dihubungi, Senin (8/3/2021).

"Khusus di Cipayung, luas pengadaan lahannya mencapai 4,1 hektare. Tanah ini, sebutnya, dibanderol dengan harga Rp5,2 juta per meter," kata dia lagi.