Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
KPAI Soroti 1.961 Orang Diduga Keracunan MBG: Alarm buat Presiden
Kondisi santri Ponpes Manbaul Hikam korban keracunan MBG di RSUD Notopuro, Sidoarjo, Rabu (2/9/2026). IDN Times/Zumrotul Abidin
  • KPAI mencatat 1.961 orang diduga keracunan setelah mengonsumsi menu MBG dalam tiga hari.
  • KPAI mempertanyakan perubahan tata kelola BGN karena persoalan SOP, distribusi, penyimpanan, SDM, dan keamanan pangan disebut berulang.
  • Jasra Putra meminta pertanggungjawaban bagi penyedia lalai serta menyoroti jarak dapur dan sekolah yang memengaruhi kualitas makanan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Haruskah penyedia lalai dalam MBG diberi konsekuensi tegas?
Vote Now
Senin (7/9/2026)

KPAI menyebut 1.961 orang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG dalam tiga hari. Pernyataan itu dikutip sebagai alarm keras bagi Presiden.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Haruskah penyedia lalai dalam MBG diberi konsekuensi tegas?
Vote Now
  • What?
    KPAI menyoroti 1.961 orang yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG dalam tiga hari.
  • Who?
    KPAI, Wakil Ketua KPAI Jasra Putra, Badan Gizi Nasional, penyedia, dan SPPG.
  • Where?
    Jakarta; jarak antara dapur MBG dan sekolah juga menjadi sorotan.
  • When?
    Pernyataan dikutip Senin (7/9/2026), setelah dugaan keracunan dalam tiga hari.
  • Why?
    KPAI menilai persoalan SOP, distribusi, waktu, penyimpanan, kapasitas SDM, dan keamanan pangan terus berulang.
  • How?
    Dugaan keracunan terjadi setelah konsumsi menu MBG; KPAI meminta mekanisme pertanggungjawaban dan konsekuensi bagi penyedia atau SPPG yang lalai.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Haruskah penyedia lalai dalam MBG diberi konsekuensi tegas?
Vote Now

KPAI bilang ada 1.961 orang yang diduga sakit setelah makan menu MBG dalam tiga hari. Jasra Putra dari KPAI melihat masalah makanan ini berulang. Ia bilang aturan harus punya konsekuensi untuk yang lalai. Ia juga melihat dapur yang jauh dari sekolah bisa membuat kualitas makanan sulit dijaga.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Haruskah penyedia lalai dalam MBG diberi konsekuensi tegas?
Vote Now

Sorotan KPAI menempatkan keamanan makanan anak sebagai perhatian utama melalui permintaan pertanggungjawaban yang jelas bagi penyedia dan SPPG yang lalai. Usulan dapur yang lebih dekat dengan sekolah juga berangkat dari perhatian pada suhu, waktu tempuh, dan distribusi agar kualitas makanan tetap terjaga hingga dikonsumsi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Haruskah penyedia lalai dalam MBG diberi konsekuensi tegas?
Vote Now

Jakarta, IDN Times - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut 1.961 orang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam tiga hari sebagai alarm keras bagi Presiden Prabowo Subianto. KPAI mempertanyakan perubahan mendasar dalam tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) karena persoalan serupa terus berulang.

“Dan tinggal menunggu kejadian-kejadian berikutnya, seperti korupsi atas wewenang dan lain lain. Ini harus jadi alarm keras presiden karena persoalan lama masih terus berulang, belum berubah," kata dia, dikutip Senin (7/9/2026).

1. KPAI pertanyakan perubahan BGN

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra (Dok/Istimewa)

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra megatakan, rentetan dugaan keracunan MBG tidak bisa terus dibaca sebagai kasus yang berdiri sendiri. Dia menyoroti persoalan standar operasional prosedur (SOP), distribusi, waktu, penyimpanan, kapasitas sumber daya manusia (SDM) hingga keamanan pangan yang disebut masih menjadi titik masalah.

“Kalau persoalan yang muncul berulang kali masih berada pada titik yang sama, seperti masa lalu saat manajemen BGN belum berubah -- SOP, distribusi, waktu, penyimpanan, kapasitas SDM dan keamanan pangan -- maka kita harus berani bertanya, apa perubahan mendasar sebenarnya yang sudah terjadi atau kita masih akan mengulang pola lama?" tuturnya

2. SOP tanpa efek jera cuma jadi dokumen

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat kunjungi pasien korban keracunan MBG di RS Siti Hajar Sidoarjo. IDN Times/Ardiansyah Fajar.

KPAI meminta pemerintah membangun mekanisme pertanggungjawaban yang jelas bagi penyedia maupun SPPG yang terbukti lalai. Menurut dia, setiap tahapan pengolahan hingga distribusi memiliki risiko yang harus diikuti konsekuensi jika terjadi pelanggaran.

“Di setiap titik itu ada SOP, tetapi SOP tanpa konsekuensi yang tegas akan mudah menjadi sekadar dokumen administratif," kata Jasra.

Dia meminta penyedia yang terbukti membahayakan anak tidak sekadar dihentikan sementara tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban memadai.

“Jangan sampai penyedia yang gagal hanya berhenti sebentar, kemudian kembali mendapatkan kesempatan yang sama tanpa pembelajaran dan pertanggungjawaban yang memadai. Efek jera bukan untuk menghukum semata, tetapi untuk mencegah anak berikutnya menjadi korban," ujarnya.

3. Dapur jauh bikin kualitas makanan sulit dijaga

Pekerja menyiapkan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

Jasra juga menyoroti jarak dapur MBG dengan sekolah. Menurut dia, persoalan suhu, waktu tempuh dan distribusi dapat memengaruhi kualitas makanan ketika sampai ke anak. Dia bahkan mengusulkan adanya dapur yang lebih dekat dengan sekolah.

“Kalau boleh harusnya ada dapur lagi di sekolah setelah disalurkan, karena ada persoalan suhu, jarak, waktu yang memang dialami setiap SPPG saat distribusi," kata dia

Dia menilai jarak dapur menjadi persoalan penting dalam menjaga kualitas makanan sampai dikonsumsi.

“Karena makanan yang jauh dari dapurnya, akan kesulitan menjaga kualitas makanan itu sendiri," kata Jasra.

Yuk pilih soal pertanggungjawaban dalam program MBG

Haruskah penyedia lalai dalam MBG diberi konsekuensi tegas?

See More
Harus ada konsekuensi tegas
A*** has voted
B*** has voted
C**** has voted
Tidak perlu konsekuensi tegas

Curated For You

Editorial Team

Related Article