KPAI Soroti 1.961 Orang Diduga Keracunan MBG: Alarm buat Presiden
- KPAI mencatat 1.961 orang diduga keracunan setelah mengonsumsi menu MBG dalam tiga hari.
- KPAI mempertanyakan perubahan tata kelola BGN karena persoalan SOP, distribusi, penyimpanan, SDM, dan keamanan pangan disebut berulang.
- Jasra Putra meminta pertanggungjawaban bagi penyedia lalai serta menyoroti jarak dapur dan sekolah yang memengaruhi kualitas makanan.
Jakarta, IDN Times - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut 1.961 orang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam tiga hari sebagai alarm keras bagi Presiden Prabowo Subianto. KPAI mempertanyakan perubahan mendasar dalam tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) karena persoalan serupa terus berulang.
“Dan tinggal menunggu kejadian-kejadian berikutnya, seperti korupsi atas wewenang dan lain lain. Ini harus jadi alarm keras presiden karena persoalan lama masih terus berulang, belum berubah," kata dia, dikutip Senin (7/9/2026).
1. KPAI pertanyakan perubahan BGN
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra (Dok/Istimewa) Wakil Ketua KPAI Jasra Putra megatakan, rentetan dugaan keracunan MBG tidak bisa terus dibaca sebagai kasus yang berdiri sendiri. Dia menyoroti persoalan standar operasional prosedur (SOP), distribusi, waktu, penyimpanan, kapasitas sumber daya manusia (SDM) hingga keamanan pangan yang disebut masih menjadi titik masalah.
“Kalau persoalan yang muncul berulang kali masih berada pada titik yang sama, seperti masa lalu saat manajemen BGN belum berubah -- SOP, distribusi, waktu, penyimpanan, kapasitas SDM dan keamanan pangan -- maka kita harus berani bertanya, apa perubahan mendasar sebenarnya yang sudah terjadi atau kita masih akan mengulang pola lama?" tuturnya
2. SOP tanpa efek jera cuma jadi dokumen
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat kunjungi pasien korban keracunan MBG di RS Siti Hajar Sidoarjo. IDN Times/Ardiansyah Fajar. KPAI meminta pemerintah membangun mekanisme pertanggungjawaban yang jelas bagi penyedia maupun SPPG yang terbukti lalai. Menurut dia, setiap tahapan pengolahan hingga distribusi memiliki risiko yang harus diikuti konsekuensi jika terjadi pelanggaran.
“Di setiap titik itu ada SOP, tetapi SOP tanpa konsekuensi yang tegas akan mudah menjadi sekadar dokumen administratif," kata Jasra.
Dia meminta penyedia yang terbukti membahayakan anak tidak sekadar dihentikan sementara tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban memadai.
“Jangan sampai penyedia yang gagal hanya berhenti sebentar, kemudian kembali mendapatkan kesempatan yang sama tanpa pembelajaran dan pertanggungjawaban yang memadai. Efek jera bukan untuk menghukum semata, tetapi untuk mencegah anak berikutnya menjadi korban," ujarnya.
3. Dapur jauh bikin kualitas makanan sulit dijaga
Pekerja menyiapkan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi) Jasra juga menyoroti jarak dapur MBG dengan sekolah. Menurut dia, persoalan suhu, waktu tempuh dan distribusi dapat memengaruhi kualitas makanan ketika sampai ke anak. Dia bahkan mengusulkan adanya dapur yang lebih dekat dengan sekolah.
“Kalau boleh harusnya ada dapur lagi di sekolah setelah disalurkan, karena ada persoalan suhu, jarak, waktu yang memang dialami setiap SPPG saat distribusi," kata dia
Dia menilai jarak dapur menjadi persoalan penting dalam menjaga kualitas makanan sampai dikonsumsi.
“Karena makanan yang jauh dari dapurnya, akan kesulitan menjaga kualitas makanan itu sendiri," kata Jasra.
