KPK Ajukan Memori Kasasi Banding Vonis Bebas Sofyan Basir Hari Ini

Menurut Febri, salah satu bukti yang akan diajukan oleh KPK adalah video selama proses persidangan. Video itu dibutuhkan untuk menunjukkan fakta-fakta yang muncul selama persidangan Sofyan. Sebab, sejak awal tim jaksa KPK menilai ada yang luput dinilai oleh majelis hakim. 

Salah satu yang terungkap di persidangan yakni Sofyan berperan mempercepat agar proyek PLTU mulut tambang Riau 1 di Riau bisa segera terealisasi. Namun, diduga ada sejumlah aturan yang diterabas. 

Salah satunya ia meneken PPA (Power Purchase Agreement) proyek pada 29 September 2017. PPA menjadi dasar kesepakatan untuk melanjutkan realisasi proyek PLTU Riau-1. Sebab, jangka waktu pasokan batu bara untuk proyek itu tergantung pada kesepakatan PPA yang diteken. Sedangkan, PPA secara resmi ditanda tangani pada 6 Oktober 2017. 

"Padahal, ketika dokumen itu ditanda tangani, belum dibahas dengan direksi PLN lainnya. Selain itu, saat PPA ditanda tangani belum dimasukan proposal penawaran anak perusahaan, belum ada penandatanganan LOI (letter of intent), belum dilakukan persetujuan dan evaluasi serta negosiasi harga jual beli listrik antara PLN dengan anak perusahaan lainnya," kata Febri dalam keterangan tertulis pada (6/11) lalu. 

Dengan diajukannya kasasi, maka KPK mengaku tetap yakin mantan Dirut BRI itu mengetahui sejak awal beberapa kali pertemuannya dengan mantan anggota DPR Eni Saragih, pengusaha Johannes Kotjo, Setya Novanto dan beberapa direksi PT PLN untuk membahas proyek PLTU Riau-1. Sofyan pun diduga kuat tahu kalau akan terjadi transaksi suap antara Eni dengan Kotjo. 

"Jadi, kami yakin sekali tidak benar kalau dikatakan terdakwa Sofyan Basir hanya menolong tanpa mengetahui kepentingan dari Eni Saragih yang sebelumnya sudah divonis bersalah karena menerima suap dalam proyek itu," tutur Febri semalam. 

Nominal suap yang diterima oleh Eni dari Kotjo mencapai Rp4,75 miliar. 

Poin lain yang diduga oleh KPK tak dipertimbangkan oleh majelis hakim yakni mengenai keterangan Sofyan yang pernah ditulis di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Di dalam BAP, saat ia masih berstatus saksi itu tertulis Sofyan sebenarnya sudah tahu apabila Eni membantu pengusaha Kotjo, maka ia akan mendapatkan sejumlah uang. Selain itu, Eni pernah menyampaikan ia ditugaskan oleh partai tempatnya bernaung, Golkar, untuk mengawal proyek PLTU Riau-1. 

Tetapi, tiba-tiba Sofyan mencabut keterangannya di BAP. Kendati ia mengubah isi di BAP, namun mantan Dirut BRI itu mengaku melakukan hal tersebut bukan atas paksaan dari pihak penyidik. 

"Poin-poin itu akan kami matangkan dalam memori kasasi yang disiapkan oleh jaksa," kata dia. 

Proyek PLTU Riau-1 sendiri belum terealisasi. Rencananya apabila nanti dibangun, maka PLTU itu memiliki kapasitas 2X300 MW. Nilai proyek tersebut mencapai US$900 juta dengan target pengerjaan 2023 hingga 2024. Sayangnya, dikhawatirkan proyek itu tak lagi berjalan usai diperiksa oleh KPK. 

Kasus dugaan korupsi ini terungkap dari operasi senyap terhadap Eni Maulani Saragih pada 13 Juli 2018. Ia diduga menerima suap dari pengusaha Johannes Kotjo. Keduanya, telah divonis dan dijebloskan ke penjara.