KPK: Biaya Plesiran Anggota DPRD Bekasi ke Thailand Per Orang Rp9 Juta

Menurut keterangan juru bicara KPK, Febri Diansyah, masing-masing anggota DPRD Bekasi menerima dana senilai Rp9 juta - Rp11 juta. 

"Maka, kalau yang diajak jalan-jalan ada dua, tiga atau empat orang, maka tinggal dikalikan saja dengan biaya tersebut," ujar Febri semalam. 

Ia menyebut paket perjalanan yang diterima oleh anggota DPRD dan keluarganya yakni plesiran ke Pattaya selama tiga hari dan dua malam. Selama berada di Pattaya, tentu ada beberapa lokasi yang mereka kunjungi. Namun, Febri enggan menjelaskannya. 

Menurut Febri, sejauh ini sudah ada beberapa anggota DPRD yang mengembalikan uang plesiran itu kepada KPK. Ia menyebut ada dua unsur anggota DPRD yang telah mengembalikan. Hingga kini, total sementara uang yang telah dikembalikan mencapai Rp180 juta. 

Ia pun mengingatkan kepada pejabat pemerintah lainnya agar tidak meniru sikap anggota DPRD Bekasi. 

"Ini perlu kami sampaikan agar anggota DPRD yang lain tidak melakukan hal yang sama. Karena pembiayaan seperti ini berpotensi masuk tindak pidana korupsi dan bisa dipidana lebih lanjut," kata Febri. 

KPK juga menyampaikan imbauan yang lain yaitu supaya anggota DPRD yang dimintai keterangannya sebagai saksi berkata hal yang jujur di hadapan penyidik dan majelis hakim. Sebab, apabila terbukti berbohong, maka anggota DPRD tersebut bisa dikenai sanksi pidana. 

"Ancaman pidana (apabila memberi keterangan bohong) 3-12 tahun, diatur pada Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi," kata Febri. 

Pada hari Senin kemarin, KPK telah memeriksa lima orang saksi dalam kasus suap proyek Meikarta. Mereka adalah anggota DPRD Kabupaten Bekasi Saefullah, Staf Sekretariat Dewan (Setwan) Rosid Hidayatullah Namin, Joko Dwiatmoko, Fika Kharisma Sari, dan staf Pansus Mirza Swandaru Riyatno.

Mereka berlima diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati non aktif Neneng Hassanah Yasin. Kelimanya dicecar pertanyaan mengenai revisi aturan terkait tata ruang yang diduga terkait kepentingan proyek Meikarta.

Kasus pembangunan proyek Meikarta diusut oleh KPK setelah dilakukan operasi senyap pada 15 Oktober 2018 lalu. Lembaga antirasuah menduga ada dugaan suap dalam pengeluaran izin proyek Meikarta di Cikarang, Bekasi. 

Atas dugaan itu, KPK menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryudi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), dan Henry Jasmen (pegawai Lippo Group). Keempatnya dijadikan tersangka karena telah memberikan suap kepada pejabat Pemkab Bekasi. 

Sisa lima tersangka lainnya yaitu Neneng Hasanah Yasin (Bupati Bekasi), Jamaludin (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi), Sahat MBJ Nahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPM-PPT) Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang tata ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi). 

Di dalam sidang dakwaan Billy Sindoro, Neneng disebut telah menerima uang suap senilai Rp10,8 miliar.