Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil survei penilaian integritas 2023. Nilai integritas secara nasional pada 2023 mencapai 70,97.
"SPI tahun 2023 menunjukkan tren penurunan. Secara sederhana dapat dimengerti sebagai semakin tingginya resiko korupsi di seluruh lembaga pemerintah," ujar Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, Jumat (26/1/2024).
Johanis Tanak mengatakan, turunnya indeks integritas nasional mengindikasikan banyaknya pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Mulai dari perbaikan sistem tata kelola, regulasi, dan komitmen yang harus diperbaiki.
"Perbaikan ini tentu memerlukan kerja keras bersama antarlembaga pemerintah di pusat dan daerah, koordinasi yang lebih baik dan tentu saja komitmen kuat dari setiap pimpinan lembaga untuk pemberantasan korupsi. Demi generasi masa depan Indonesia yang lebih baik," ujarnya.
KPK menilai ada sejumlah hal fundamental yang perlu menjadi sorotan. Pertama adalah biaya demokrasi yang sangat mahal sehingga perlu dievaluasi. Kedua adalah perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa. Ketiga sistem perizinan di seluruh lembaga. Keempat sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM).
Kelima adalah perlunya regulasi dan perangkat pendukung pecegahan benturan kepentingan. Lalu, perlunya digitalisasi seluruh layanan publik di tanah air, serta perlunya komitmen seluruh pimpinan lembaga.
"KPK berpendapat bahwa kenaikan dan penurunan skor SPI sangat dipengaruhi oleh komitmen nyata dari pimpinan lembaga baik di pusat maupun di pemerintah daerah," jelasnya.
PPATK menjadi instansi dengan nilai integritas tertinggi yakni sebesar 85. Untuk kategori wilayah, Kabupaten Gianyar menjadi yang tertinggi dengan nilai 83.
Sementara itu, Radio Republik Indonesia (RRI) menjadi lembaga dengan nilai integritas terendah pada 2023 yakni 59. Sedangkan wilayah dengan nilai terendah adalah Kabupaten Mamberamo Raya yakni 49.