KPK: Kalapas Sukamiskin Terang-Terangan Minta Mobil ke Napi Koruptor

Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, Wahid secara terang-terangan meminta agar dibelikan mobil jenis Triton Athlete kepada narapidana kasus korupsi. Bahkan, ia sempat menawarkan agar mobil itu dibeli di dealer yang sudah dikenalnya.

"Namun, karena mobil jenis dan warna tersebut tidak ada, akhirnya diganti dengan triton warna hitam yang diantar dalam keadaan baru tanpa plat nomor ke rumah WH (Wahid Husein)," ujar Febri melalui keterangan tertulis pada Minggu (22/7).

Permintaan tersebut disampaikan tanpa menggunakan kode atau sandi terselubung seperti layaknya modus yang dilakukan oleh para penerima suap di kasus korupsi lainnya.

Baca juga: Ini Kata KPK Soal Wacana Napi Korupsi Dipindah ke Nusakambangan

Hal lain yang terungkap yakni aktris Inneke Koesherawati diduga ikut terlibat dalam pembelian mobil yang diserahkan ke Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husein. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo di kantor Kejaksaan Agung pada Senin pagi tadi. "Kami masih dalami, tapi yang pasti antara lain (dia terlibat) dalam pemesanan mobil itu, antara lain dia ikut cawe-cawe. Masih kami dalami," ujar Agus.

Inneke termasuk salah satu dari enam orang yang dijaring lembaga anti rasuah pada Jumat dan Sabtu dini hari. Ia dijemput oleh penyidik KPK di kediamannya di area Menteng, Jakarta Pusat. Selama sekitar 21 jam, ia diperiksa oleh penyidik. Begitu keluar dari gedung KPK, Inneke terlihat berkaca-kaca bahkan menitikan air mata.

Raut keterkejutannya akan dijemput oleh penyidik KPK, jelas terlihat. Ia juga terlihat pucat. Ketika dicecar pertanyaan oleh awak media, Inneke memilih bungkam.

Pasca dilakukan operasi senyap yang membuktikan rumor yang beredar di masyarakat selama ini soal jual beli fasilitas mewah serta akses keluar lapas, KPK kemudian mewanti-wanti Kemenkum HAM. Mereka berharap perbaikan secara menyeluruh yang dijanjikan oleh Kemenkum HAM serius direalisasikan.

"Kami berharap kasus ini dijadikan peringatan bagi seluruh kalapas di bawah Kementerian Hukum dan HAM agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Kalau korupsi massif masih terjadi di dalam lapas, maka efek jera yang diharapkan bisa dirasakan pelaku korupsi sulit direalisasikan," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah melalui keterangan tertulis pada Minggu kemarin.

Menurut Febri, tidak saja publik dibuat kecewa dengan temuan ini, namun kerja keras penyidik dan penuntut umum menjadi sia-sia. Padahal, mereka telah mencurahkan waktu serta tenaga untuk membuktikan kasusnya di pengadilan.

"Namun, pada kenyataannya terpidana kasus korupsi masih dapat ruang transaksional di dalam lapas," kata dia lagi.

Baca juga: KPK: Baru Lima Bulan Jadi Kalapas Sukamiskin, Wahid Udah Punya 2 Mobil