Indonesia-Malaysia Koordinasi Atasi Karhutla, Penyemaian Awan Dimulai
- Indonesia menyetujui operasi penyemaian awan Malaysia di wilayah perbatasan untuk menangani karhutla dan kabut asap.
- Malaysia berkoordinasi dengan Indonesia, Singapura, serta memanfaatkan mekanisme ASEAN dalam penanganan dampak lintas batas.
- Kabut asap dilaporkan mencapai Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina, sementara Serian, Sarawak sempat berstatus darurat.
Jakarta, IDN Times – Pemerintah Indonesia memberikan persetujuan kepada Malaysia untuk melakukan operasi modifikasi cuaca berupa penyemaian awan di wilayah perbatasan kedua negara sebagai bagian dari upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta Farzamie Sarkawi, mengatakan langkah tersebut merupakan hasil koordinasi antara pemerintah Malaysia dan Indonesia untuk menangani dampak kabut asap yang meluas hingga wilayah Malaysia.
“Menteri lingkungan kami telah mengutus surat kepada menteri lingkungan RI dan telah berhubungan secara verbal dan sebagainya,” kata Farzamie saat ditemui di perayaan Hari Malaysia di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Menurut Farzamie, Indonesia telah memberikan persetujuan sehingga operasi penyemaian awan dapat dilakukan di kawasan perbatasan. Operasi tersebut, kata dia, sudah mulai dilaksanakan.
1. Penyemaian awan dilakukan di wilayah perbatasan
Pergerakan asap terlihat dari wilayah selatan Sumatra (IDN Times/ IG ssc_riau) Farzamie berharap, operasi modifikasi cuaca tersebut dapat membantu mengatasi karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan. Selain membantu penanganan kebakaran, langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kabut asap yang bergerak hingga wilayah Malaysia.
“Usaha tersebut sudah dimulai di sana,” ujar Farzamie.
Kabut asap akibat karhutla di Indonesia sebelumnya dilaporkan mencapai sejumlah wilayah Malaysia, terutama Sabah dan Sarawak. Kondisi tersebut mendorong kedua negara meningkatkan koordinasi untuk mengurangi dampak kebakaran yang terjadi di kawasan perbatasan.
Farzamie mengatakan, Malaysia berharap situasi dapat segera kembali normal. Pemerintah Malaysia juga menyatakan kesediaannya memberikan bantuan apabila Indonesia membutuhkan dukungan dalam penanganan karhutla.
“Kami tentu berharap situasinya dapat segera pulih. Kami juga bersedia membantu kapan pun jika diminta,” kata dia.
Kerja sama tersebut menunjukkan penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan wilayah tempat kebakaran terjadi. Dampak asap yang melintasi batas negara membuat koordinasi antara negara-negara di kawasan menjadi penting.
2. Gunakan ASEAN jadi jalur koordinasi regional
Logo ASEAN. (IDN Times/Marcheilla Ariesta) Selain berkoordinasi langsung dengan Indonesia, Malaysia juga terus berkomunikasi dengan Singapura terkait penanganan karhutla dan kabut asap. Menurut Farzamie, kedua negara memanfaatkan mekanisme ASEAN untuk membahas persoalan tersebut.
Namun, dia mengingatkan, langkah bersama melalui ASEAN memiliki mekanisme tersendiri. Kerja sama regional hanya dapat dilakukan apabila seluruh negara anggota mencapai konsensus.
“Langkah bersama ASEAN hanya dapat dilakukan apabila tercapai konsensus antara seluruh negara anggotanya,” kata Farzamie.
Kabut asap akibat karhutla di Indonesia dilaporkan tidak hanya mencapai Malaysia dan Singapura. Dampaknya juga dilaporkan terasa hingga Brunei dan Filipina, termasuk Manila.
Situasi tersebut membuat karhutla di Indonesia kembali menjadi persoalan lingkungan yang memiliki dampak lintas batas di Asia Tenggara. Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi tidak hanya secara bilateral, tetapi juga melalui kerangka kerja sama regional ASEAN.
3. Malaysia sempat tetapkan status darurat
Kabut asap di Malaysia imbas dari Karhutla Kalimantan. (AFP/Mohd Rasfan) Dampak kabut asap sebelumnya cukup serius di sejumlah wilayah Malaysia. Pada 5 September 2026, Pemerintah Malaysia sempat menetapkan status darurat akibat kabut asap di seluruh wilayah Serian, Sarawak, yang berbatasan langsung dengan Indonesia.
Status tersebut kemudian dicabut tidak lama setelah ditetapkan. Meski demikian, perkembangan kabut asap tetap menjadi perhatian pemerintah Malaysia karena dampaknya dapat melintasi wilayah perbatasan.
Dari sisi Indonesia, Kementerian Luar Negeri memastikan pemerintah terus melakukan koordinasi dengan negara-negara tetangga serta memanfaatkan mekanisme ASEAN untuk menanggulangi dampak karhutla di kawasan Asia Tenggara.
Salah satu kerangka yang digunakan adalah ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution atau Kesepakatan ASEAN tentang Polusi Kabut Asap Lintas Batas. Kesepakatan tersebut ditandatangani negara-negara ASEAN pada 2002 sebagai kerangka kerja sama untuk mencegah dan menangani polusi kabut asap lintas batas.
Dengan koordinasi bilateral dan mekanisme ASEAN tersebut, penanganan dampak karhutla diarahkan tidak hanya pada pemadaman kebakaran, tetapi juga pada pengurangan dampak asap yang dapat menyebar ke negara-negara tetangga.
