KPK Lelang Rumah Bekas Wali Kota Madiun di Kabupaten Kediri

Ali menjelaskan, pelelangan akan dibuka pada Jumat, 5 November 2021, pada pukul 14.00 WIB. Lelang bisa diikuti melalui situs lelang.co.id.

"Penetapan pemenangan setelah batas akhir penawaran. Bea lelang pembeli sebesar dua persen dari harga lelang," jelas Ali.

Pelaksana Harian Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi)  KPK Rossa Indah Esyam dalam keterangannya menjelaskan, ada sejumlah ketentuan dalam mengikuti lelang ini. Ketentuan itu adalah:

1. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan paling telat 4 November 2021
2. Kondisi barang yang dilelang tidak ada yang diubah sama sekali, peserta disarankan melihat obyek lelang lebih dulu
3. Tagihan PBB dan tagihan terkait obyek yang dilelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang.
4. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Jika tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi serta uang jaminan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan lain-lain.
5. Pemenang lelang akan diumumkan melalui e-mail masing-masing peserta.
6. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/berminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang Komisi Pemberantasan Korupsi: Medi Iskandar Zulkarnain, Nanang Suryadi, Leo Sukoto Manalu dan Josep Wisnu Sigit di Kantor KPK Jalan Kuningan Persada K.4 Jakarta Selatan, Telp (021) 25578300 pada jam kerja atau KPKNL Malang di Jalan Supriyadi Nomor 157 Malang.

Diketahui, Bambang Irianto teseret tiga perkara korupsi. Tiga korupsi yang dilakukan oleh Bambang adalah korupsi terkait proyek Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012, penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas BI selaku wali kota Madiun selama periode menjabat, dan kasus TPPU hasil dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012.

Atas berbagai perbuatannya, Bambang divonis 6 tahun penjara pada tahun 2017. Ia juga diharuskan membayar denda sebesar Rp1 miliar dengan subsider 4 bulan kurungan.