KPK: Menhut Raja Juli Harusnya Lapor Dugaan Gratifikasi

Kewajiban melaporkan dugaan gratifikasi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Taufik, Raja Juli seharusnya mengetahui hal tersebut.

"Penyelenggara negara semestinya sudah mengetahui hal-hal yang menjadi kewajibannya," kata dia.

KPK pun tak menutup peluang memanggil Raja Juli. Namun, pemanggilan dilakukan dengan kebutuhan penyidikan.

“Tentunya kami akan melakukan pemanggilan, tetapi ini murni kebutuhan penyidikan, bukan karena ada konferensi pers dari pihak lain. Jadi, fakta-fakta, bukan hanya karena komentar-komentar, tetapi karena betul-betul murni kebutuhan penyidikan, baik itu dari keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa maupun dari dokumen-dokumen hasil penggeledahan atau penyitaan,” tuturnya.

Raja Juli Antoni sebelumnya mengakui adanya pertemuan antara dirinya dengan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby di Kemenhut pada 2 Juni 2026. Setelah pertemuan tersebut, Menhut mengeklaim tak mengetahui Suhardiman Amby meninggalkan amplop putih.

Setelah itu, Raja Juli mengaku meminta ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut pada 5 Juni 2026. Namun lantaran berbagai macam halangan karena agenda kementerian, ajudan Menhut baru bisa menemui Suhardiman Amby pada 12 Juni 2026 untuk mengembalikan amplop. Menhut kemudian menunjukkan tanda terima pengembalian amplop pada 12 Juni pukul 14.57 WIB.