KPK Periksa Idrus Marham Sebagai Tersangka PLTU Riau-1

Kuasa hukum Eni, Fadli Nasution, menyebut kliennya memang diminta untuk mengamankan proyek PLTU Riau-1 oleh Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Setya Novanto.

"Tidak mungkin klien saya berinisiatif untuk melakukan tindakan itu seorang diri. Beliau kan hanya menjalankan instruksi partai yang dibacanya Pak Novanto," ujar Fadli yang pernah dihubungi IDN Times.

Eni kemudian juga sempat berkonsultasi kepada Idrus soal upaya lobinya ke pihak PLN. Idrus pun kemudian mendorong Eni, supaya menerima uang suap dari Johannes Kotjo.

"Penyidik perlu mendalami dugaan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka seperti pertemuan-pertemuan, pembicaraan tentang proyek PLTU Riau-1 dan mekanisme kerjasama proyek PLTU Riau-1," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah di kepulauan seribu pada Jumat (31/8).

Idrus terekam kamera CCTV pernah ikut bertemu bersama Dirut PLN, Sofyan Basir dan Eni. Posisi Idrus ketika itu belum menjabat sebagai mensos.

Sebagai penyelenggara negara, maka Idrus disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pemberantasan korupsi. Merujuk ke pasal itu, maka penyelenggara negara dilarang menerima janji dengan menyalahgunakan jabatannya.

Ancaman hukuman yang menghantui Idrus yakni penjara 4-20 tahun dan denda Rp 200 juta - Rp 1 miliar.

Sebelum diumumkan sebagai tersangka oleh KPK secara resmi, Idrus sudah melayangkan surat pengunduran diri ke Presiden Jokowi sebagai mensos dan kepengurusan Partai Golkar. Sikapnya tersebut kemudian dipuji publik sebagai perbuatan yang ksatria.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata pun mendorong agar penyelenggara negara meniru sikap yang ditempuh oleh Idrus yang memilih mundur.

"Karena kan itu sudah bertentangan dengan etika dan moral sebagai penyelenggara negara. Legitimasinya sebagai penyelenggara negara di mana?" ujar Marwata di Kepulauan Seribu pada hari ini.

Sebagian besar para pejabat justru berkelit ketika mengetahui kalau ia ditetapkan sebagai tersangka melalui pengiriman Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.

"Justru kalau bisa semua pejabat langsung mengaku saja kalau memang menerima SPDP dari KPK dan langsung mundur. Dengan demikian mereka bisa fokus mengurus kasus hukumnya," kata dia lagi.