KPU Tolak Dokumen Revisi Visi-Misi Prabowo-Sandi, Kenapa?

Wahyu menjelaskan, pada 9 Januari lalu, KPU menerima surat dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga untuk menyerahkan dokumen revisi visi-misi. Lalu, Wahyu menerangkan bahwa dokumen visi-misi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pencalonan kandidat capres-cawapres.

"Tahapan pencalonan capres-cawapres itukan sudah berlalu. Dan dokumen terdahulu itu sudah kami publikasikan melalui website KPU, juga alat peraga sosialisasi yang lain kepada masyarakat luas untuk diketahui, begitu," kata Wahyu saat dihubungi, Jumat (11/1).

Menurut Wahyu, saat pendaftaran, KPU sudah memberikan waktu kepada kedua kubu untuk melakukan revisi visi-misi. Dan saat ini, dokumen visi-misi tersebut sudah tidak bisa diganti.

Kendati demikian, Wahyu mengatakan, KPU tidak melarang apabila pasangan capres-cawapres menggunakan revisi visi-misi ketika berdialog dengan masyarakat. Dalam konteks seperti ini tidak masalah.

"Kalau konteks dokumen resmi sudah tidak bisa. Tetapi dalam konteks gagasan-gagasan, ide-ide baru itu disampaikan kepada masyarakat, tentu saja itu hak pasangan calon," jelasnya.

Mendengar KPU menolak dokumen revisi visi-misi capres-cawapres nomor urut 02, Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid menyinggung tentang KPU yang membiarkan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf untuk mengganti foto, dimana foto baru itu sudah beredar 3 Januari lalu.

"Kalau itu dianggap sebagai aturan yang sudah selesai, ya itu kewenangan dari KPU," kata Hidayat di Gedung DPR RI, Jumat (11/1).

"Tapi kalau melihat dari perkembangan bahwa misalnya dulu ketika maju kan disampaikan tentang fotonya seperti apa dan kemudian awalnya pun nomornya bagaimana. Tapi kan ternyata nomor pun bisa berubah dari 1 menjadi 01 dari 2 menjadi 02 kemudian, foto pun kan bisa berubah," sambungnya.

Sebelumnya, perubahan nomor urut di foto memang sudah menjadi kesepakatan kedua kubu untuk menambah angka 0 di depan.

Menurut Hidayat, foto kubu pasangan Jokowi-Ma'ruf memang berbeda saat pendaftaran dan di surat suara. Harusnya, tambah Hidayat, KPU bisa konsisten dengan aturannya sendiri.

"Dulu foto yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin kan tidak seperti yang kemudian menjadi foto yang dicantumkan dalam kertas suara, itu ternyata masih bisa, jadi harusnya KPU konsisten," ujar Hidayat.

Diketahui, foto Jokowi-Ma'ruf di visi misi dan surat suara memang mengalami perubahan. Dalam dokumen visi-misi, foto keduanya mengenakan pakaian berwarna putih. Sementara di surat suara, Jokowi-Ma'ruf mengenakan baju koko berwarna putih dan peci hitam.

"Tapi apapun ini bagian dari fakta yang terkomunikasikan kepada masyarakat tentang bagaimana KPU bisa mengakomodasi sesuatu, tapi kemudian tidak bisa mengakomodasi sesuatu hal yang lain, biarlah masyarakat nanti yang menilai," ungkapnya.