Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik sebagai bagian dari komitmen membangun tata kelola ibu kota yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Sejumlah langkah strategis disiapkan untuk menjawab tantangan tersebut. Beberapa di antaranya adalah evaluasi sistem validasi laporan pada aplikasi JAKI, integrasi CCTV, dan pemerataan akses air bersih perpipaan.
Laporan masyarakat melalui kanal pengaduan publik di aplikasi JAKI (Jakarta Kini) terus meningkat. Sepanjang 2025, tercatat 195.988 laporan yang disampaikan oleh 50.960 pelapor. Dari jumlah tersebut, sebanyak 191.655 laporan atau 97,8 persen telah ditindaklanjuti.
Tren partisipasi warga berlanjut pada 2026. Selama periode Januari-Maret, sebanyak 62.571 pengaduan diterima melalui berbagai kanal, atau rata-rata 20.857 laporan setiap bulan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam mengawal kualitas pelayanan publik, termasuk menyampaikan dugaan ketidaksesuaian tindak lanjut laporan di aplikasi JAKI.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta periode 2025-2026, Budi Awaluddin, yang per Juni 2026 digantikan Marulina Dewi, menegaskan Pemprov DKI tidak akan mentoleransi segala bentuk manipulasi maupun kecurangan dalam penanganan pengaduan. Tindakan tegas diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk terhadap praktik pelaporan yang tidak sesuai atau penyalahgunaan teknologi kecerdasan artifisial (AI).
Untuk memperkuat pengawasan, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta agar proses validasi tindak lanjut pengaduan berlangsung lebih ketat, akurat, dan transparan.
Ke depan, aplikasi JAKI akan dilengkapi mekanisme dokumentasi yang mewajibkan pengambilan foto secara langsung di lokasi. Dengan begitu, setiap bukti tindak lanjut dapat direkam secara real-time sehingga tingkat validitasnya lebih terjamin.
Selain itu, sistem JAKI akan dikembangkan agar mampu mendeteksi potensi penggunaan AI maupun berbagai bentuk rekayasa digital lainnya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat proses verifikasi sekaligus menjaga integritas data dalam setiap penanganan laporan masyarakat.
Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk turut mengawasi proses tindak lanjut pengaduan. Jika menemukan indikasi ketidaksesuaian, warga dapat melaporkannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0811-1272-206.
Pemprov DKI Jakarta memperkuat sistem pemantauan kota melalui integrasi CCTV di berbagai titik strategis dengan menggandeng Polda Metro Jaya.
Gubernur Pramono menegaskan, integrasi CCTV membantu Pemprov DKI Jakarta memantau mobilitas warga, mengatur lalu lintas, mengawasi titik rawan banjir dan genangan, serta memantau pelayanan publik dan kebersihan kota.
Semengtara bagi kepolisian, sistem ini akan memperkuat pencegahan tindak kriminal, deteksi dini gangguan keamanan, manajemen lalu lintas, penegakan hukum, hingga penyelidikan perkara.
Kadis Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi memastikan seluruh operasional infrastruktur CCTV milik Pemprov DKI Jakarta terus berada dalam kondisi prima dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Berdasarkan hasil verifikasi awal, terdapat 7.314 titik CCTV di area publik yang berpotensi diintegrasikan. Pada tahap awal, sebanyak 3.362 CCTV dapat dimanfaatkan oleh Polda Metro Jaya. Proses integrasi CCTV ditargetkan selesai akhir 2026, termasuk penambahan CCTV sebanyak 16.781 di 2027 unit.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat layanan air minum berkualitas dan merata melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Regulasi ini disiapkan sebagai landasan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas akses air minum yang layak.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pemenuhan kebutuhan air minum harus mengedepankan prinsip keadilan, keterjangkauan, dan keberlanjutan melalui layanan publik yang dikelola pemerintah daerah.
"Pemenuhannya harus mengutamakan prinsip keadilan, keterjangkauan, dan keberlanjutan melalui layanan publik yang diatur pemerintah daerah. Ranperda ini mengatur para penyelenggara SPAM dengan pembagian kewenangan yang jelas, serta tetap berada dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah," ujar Pramono dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (13/4).
Ia menegaskan, perluasan layanan air minum perpipaan secara menyeluruh menjadi salah satu kebijakan utama Pemprov DKI Jakarta. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan air tanah, menekan laju penurunan muka tanah, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Selain itu, rapat paripurna juga membahas kebijakan tarif air minum yang disusun berdasarkan prinsip keterjangkauan, keadilan, kewajaran, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ranperda SPAM juga mengatur penguatan sistem informasi penyediaan air minum guna meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sistem tersebut akan terintegrasi dengan upaya perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya air, serta pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan. (WEB)