Istana Tolak Komentari soal Paper MBG Diusulkan Dapat Nobel
- Istana menolak mengomentari makalah yang mengusulkan program Makan Bergizi Gratis meraih Nobel Perdamaian 2026, dengan fokus memastikan pelaksanaan MBG berjalan untuk mengatasi stunting.
- Penggagas makalah, Dian Damayanti, menyatakan publikasi tersebut merupakan inisiatif pribadi dan tidak mewakili institusi, kementerian, universitas, maupun pihak lain yang dicantumkan.
- Dian mengakui kesalahan penyampaian informasi memicu kesalahpahaman dan kegaduhan, lalu meminta maaf kepada Presiden Prabowo, pemerintah, Kemendagri, pemerintah Prancis, serta masyarakat Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Muncul paper atau makalah diunggah dalam papers.ssrn.com, yang mengusulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat Nobel Perdamaian 2026. Paper itu berjudul "Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The national Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth".
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, enggan mengomentari terkait munculnya paper tersebut.
"Tidak ingin mengomentari itu (soal paper MBG yang diusulkan Nobel). Kita mau bekerja sebaik-baiknya untuk supaya pelaksanaan MBG itu dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya, terutama dalam hal untuk kita ingin mengatasi masalah stunting. Jadi kita enggak mau mengomentari," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/8/2026).
1. Penggagasnya sudah minta maaf
Penggagas paper program MBG diusulkan mendapat Nobel Perdamaian 2026 bernama Dian Damayanti. Setelah viral, Dian kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf.
"Dengan ini menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Prancis, serta seluruh pihak yang terdampak atas publikasi artikel dan dokumen terkait "Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The Nation Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia Economic Growth"," ujar Dian melalui akun Instagramnya, dikutip Jumat (7/8/2026). IDN Times telah mendapat izin untuk mengutip klarifikasi tersebut.
Dian mengatakan, seluruh tulisan yang ada dalam paper tersebut merupakan insiatif pribadi. Dia menegaskan, tidak menjadi perwakilan atau mengatasnamakan instansi manapun.
"Seluruh tulisan, publikasi, dan dokumen yang saya buat merupakan inisiatif pribadi dan tidak mewakili atau mengatasnamakan institusi, kementerian, universitas, maupun pihak lain," ucap dia.
"Saya tidak pernah bermaksud menyinggung, mencemarkan nama baik, ataupun merugikan Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Prancis, kementerian, lembaga negara, universitas, maupun pihak lain yang namanya tercantum," sambungnya.
2. Meminta maaf maaf kepada Presiden Prabowo
Dian meminta maaf karena paper tersebut menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan di masyarakat. Dia kembali menegaskan, instansi yang masuk dalam paper tersebut juga tidak terlibat dalam proses penyusunan makalah.
"Saya mengakui terdapat kekeliruan dalam penyampaian informasi sehingga menimbulkan kesalahpahaman, kegaduhan, dan keresahan di masyarakat.
Saya menegaskan bahwa pihak Kementerian Dalam Negeri, termasuk pejabat maupun institusinya, tidak terlibat dalam penyusunan maupun publikasi artikel tersebut," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Dian meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto karena sudah mencantumkan namanya ke dalam artikel.
"Pencantuman nama pihak-pihak tertentu dalam artikel maupun dokumen sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah dan masyarakat Prancis, Kementerian Dalam Negeri beserta seluruh jajarannya," ucap dia.
3. Klarifikasi dan permintaan maaf Dian
Berikut klarifikasi dan permintaan maaf Dian secara lengkap:
Pernyataan Klarifikasi dan Permohonan maaf
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: Dian Damayanti
NIK: 3171056109920003
Dengan ini menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Prancis, serta seluruh pihak yang terdampak atas publikasi artikel dan dokumen terkait "Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The Nation Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia Economic Growth."
Klarifikasi
Seluruh tulisan, publikasi, dan dokumen yang saya buat merupakan inisiatif pribadi dan tidak mewakili atau mengatasnamakan institusi, kementerian, universitas, maupun pihak lain.
Saya tidak pernah bermaksud menyinggung, mencemarkan nama baik, ataupun merugikan Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Prancis, kementerian, lembaga negara, universitas, maupun pihak lain yang namanya tercantum.
Saya mengakui terdapat kekeliruan dalam penyampaian informasi sehingga menimbulkan kesalahpahaman, kegaduhan, dan keresahan di masyarakat.
Saya menegaskan bahwa pihak Kementerian Dalam Negeri, termasuk pejabat maupun institusinya, tidak terlibat dalam penyusunan maupun publikasi artikel tersebut.
Pencantuman nama pihak-pihak tertentu dalam artikel maupun dokumen sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.
Permohonan Maaf
Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada:
Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto.
Pemerintah Republik Indonesia.
Pemerintah dan masyarakat Prancis.
Kementerian Dalam Negeri beserta seluruh jajarannya.
Seluruh kementerian, lembaga pemerintah, universitas, akademisi, peneliti, dan pihak lain yang namanya tercantum atau merasa dirugikan.
Seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan kesalahpahaman yang telah terjadi.
Saya menyesali segala dampak yang timbul akibat tindakan dan publikasi tersebut serta berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam setiap kegiatan administrasi, penelitian, dan publikasi di masa mendatang agar kejadian serupa tidak terulang.
Hormat saya,
Dian Damayanti.
