Listyo Sadap Prabowo, PDIP: Langgar HAM dan Demokrasi!

Hasto berharap, pengungkapan kasus penyadapan ilegal tidak berhenti pada penanganan perkara yang sedang berjalan. Ia mendorong aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa yang pernah digunakan untuk menekan atau mengkriminalisasi kelompok masyarakat sipil.

Menurutnya, penyalahgunaan instrumen penegakan hukum berpotensi mengancam kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik. Kelompok sipil, jurnalis, hingga tokoh politik yang menyuarakan persoalan keadilan dan demokrasi harus memperoleh perlindungan hukum.

Hasto menilai, penyelidikan secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan kewenangan negara tidak digunakan sebagai alat membungkam pihak-pihak yang memiliki pandangan kritis terhadap pemerintah maupun kekuasaan.

“Peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mengungkap berbagai dugaan kejahatan yang menjadikan kewenangan negara sebagai alat kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, kelompok kritis, jurnalis, maupun tokoh politik yang selama ini memperjuangkan keadilan dan demokrasi,” kata dia.

Ia juga memberikan penghargaan kepada personel internal Polri yang berani melaporkan dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut. Bagi Hasto, keberanian melaporkan pelanggaran di lingkungan institusi sendiri menunjukkan masih adanya komitmen moral untuk menjaga integritas penegakan hukum.

“Jajaran internal Polri yang melaporkan penyadapan ilegal tersebut adalah cerminan bahwa kekuatan hati nuranilah yang berbicara. Ini adalah moral force, kekuatan moral yang selalu hadir di tengah kegelapan,” ungkap Hasto.

Hasto turut mengingatkan pentingnya integritas dalam menjalankan jabatan publik, terutama bagi pejabat yang memiliki kewenangan melakukan tindakan paksa atas nama negara.

Ia menilai, kekuasaan dan kewenangan aparat penegak hukum harus dijalankan dengan berpedoman pada etika, moral, serta tanggung jawab kenegaraan. Kewenangan tersebut tidak semestinya digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi, kelompok, maupun agenda politik tertentu.

Hasto secara khusus menyoroti potensi penggunaan institusi penegak hukum untuk melayani ambisi kekuasaan mantan pejabat negara. Menurutnya, praktik semacam itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

“Setiap jabatan publik, terlebih yang memiliki kewenangan menggunakan upaya paksa atas nama negara, harus dilandasi moral, etika, dan sikap kenegarawanan. Institusi penegak hukum harus dijauhkan dari agenda politik praktis, kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk kepentingan ambisi kekuasaan mantan pejabat negara,” kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto memandang langkah Polri dalam menangani dugaan penyadapan ilegal sejalan dengan prinsip kepolisian yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

Ia menghubungkan penanganan perkara tersebut dengan semangat kepemimpinan Kapolri melalui slogan "Polri Bersama Masyarakat". Menurutnya, kepercayaan publik terhadap kepolisian perlu diperkuat melalui penegakan hukum yang transparan, profesional, dan tidak diskriminatif.

“PDI Perjuangan menempatkan ketegasan Polri ini sejalan dengan semangat ‘Polri Bersama Masyarakat’. Peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga sekaligus momentum untuk mengembalikan marwah Polri sebagai alat negara yang sungguh-sungguh mewujudkan supremasi hukum,” ujar dia.

Hasto menambahkan, penindakan terhadap dugaan penyadapan ilegal perlu diikuti pembenahan internal kepolisian. Langkah tersebut penting agar penyalahgunaan kewenangan tidak kembali terjadi dan setiap personel memahami batas-batas kewenangannya.

Menurutnya, Polri memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta melayani seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang maupun pandangan politik.

“PDI Perjuangan berharap penindakan terhadap penyadapan ilegal ini menjadi momentum bagi Polri untuk semakin meneguhkan tugas konstitusionalnya, yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi dan melayani warga negara, serta menegakkan hukum secara adil. Itulah mandat Polri sebagai alat negara,” ucap dia.