Mabes Bantah TNI Serobot Tanah Warga untuk Bangun Batalyon Pembangunan

29 Mei 2026, 17:38 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add as Preferred source

Mabes Bantah TNI Serobot Tanah Warga untuk Bangun Batalyon Pembangunan

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ketika menyalami Brigjen TNI Muhammad Nas yang dilantik sebagai Kapuspen baru. (Dokumentasi Puspen Mabes TN)

Intinya Sih

Gini Kak

Mabes TNI menegaskan pembangunan batalyon dilakukan di lahan milik negara atau TNI, membantah tudingan penyerobotan tanah warga yang memicu penolakan di berbagai daerah.
Penolakan warga terhadap proyek batalyon dipengaruhi trauma masa Orde Baru dan kekhawatiran kehilangan ruang hidup, sementara aktivis HAM menilai kebijakan ini tumpang tindih dengan fungsi kepolisian.
Sepanjang 2025, TNI telah membangun 150 batalyon teritorial pembangunan dari target 514 unit nasional untuk menjaga kedaulatan dan keamanan strategis di seluruh kabupaten Indonesia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Tentara mau bikin banyak tempat baru buat kerja dan jaga negara. Tapi ada orang di desa yang sedih, soalnya tanah mereka dipakai buat tanam kopi dan jagung. Mereka takut kehilangan tempat cari makan. Tentara bilang tanah itu punya negara, bukan diambil dari warga. Sekarang masih banyak orang yang tidak setuju dan masih ribut soal itu.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Mabes TNI mengatakan pembangunan batalyon pembangunan (Yon TP) di kabupaten-kabupaten dilakukan di lahan milik TNI atau lahan milik negara. Ada pula lahan untuk area pembangunan batalyon pembangunan yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme yang berlaku.

Pernyataan itu untuk merespons adanya penolakan dari sejumlah warga di beberapa lokasi terkait pembangunan Yon TP di daerahnya. Salah satu penolakan itu disampaikan oleh gabungan kelompok tani hutan (Gapoktanhut) di daerah Silo, Jember.

Dikutip dari unggahan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jember, pembangunan Yon TP di Desa Silo akan dilakukan di area seluas 55,12 hektare. Namun, dari total luas lahan itu, sekitar 17,12 hektare merupakan lahan kopi produktif yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan masyarakat.

Sisa 38 hektare lahannya ditanami warga dengan berbagai komoditas pertanian mulai dari kopi, pepaya, jagung hingga tembakau. Sehingga, bila area hutan itu dibabat maka mereka akan kehilangan mata pencarian.

"Pembangunan Yon TP dilakukan pada lahan milik TNI dan atau lahan milik negara atau lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme yang berlaku dan dikoordinasikan dengan instansi terkait," ujar Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas ketika dikonfirmasi pada Jumat (29/5/2026).

"Jadi, tidak benar kalau disebut pembangunan Yon TP disebut menyerobot lahan masyarakat," imbuhnya.

1. Penolakan pembangunan batalyon tentara meluas hingga ke Sulawesi

Ilustrasi prajurit TNI (instagram.com/puspentni)

Penolakan terhadap pembangunan markas batalyon militer tidak cuma muncul di Desa Silo, Jember. Di Desa Anrang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, warga menentang pendirian batalyon tentara dengan alasan serupa. Pembangunan batalyon tentara akan menghilangkan tempat mereka menggantungkan nasib.

Masih di Sulawesi Selatan, rencana pendirian markas batalyon TNI Angkatan Darat (TNI AD) ditolak para petani yang tinggal di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.

Petani beranggapan dengan keberadaan markas batalyon itu, masa depan mereka berpeluang tergusur. Area markas batalyon mencakup dua desa yakni Mahalona dan Rante Angin.

Spanduk yang menyatakan pembangunan markas batalyon akan dilangsungkan sempat terpasang. Masyarakat buru-buru menurunkannya karena "tidak diberitahu sejak awal."

"Tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan akan dibangun markas batalyon TNI. Warga menolak itu. Kami sudah menyampaikan ke bupati. Katanya (tanah) milik pemerintah daerah, bukan tanah masyarakat," ujar perwakilan warga, Muhammad Risal.

Bergeser ke Kabupaten Luwu Utara, warga di Kecamatan Tana Lili tidak menyetujui penyerahan lahan untuk markas batalyon. Masyarakat berdalih lahan itu telah mereka kelola antargenerasi. Begitu pembangunan markas diwujudkan, maka warga kehilangan ruang hidupnya.

Gesekan antara warga dan tentara berujung ricuh pada awal Desember 2025, bertepatan upaya TNI 'mengamankan' lahan untuk pembangunan markas batalyon. Dalam sebuah video yang beredar luas, beberapa personel TNI terlihat memukul penduduk.

Namun, bantahan dilontarkan oleh Dandim 1403/Palopo, Letkol Inf Windra Sukma Prihantoro. Dia bilang militer bukan melakukan perebutan lahan. Area tersebut, kata Windra, telah resmi dihibahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada TNI AD sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Warga masih trauma dengan keberadaan TNI dari era Orde Baru

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin ketika berkunjung ke Yonif Teritorial Pembangunan 805/KSW di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. (Dokumentasi Kementerian Pertahanan)

Sementara, dalam pandangan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Kahar Muamalsyah, penolakan warga terhadap pembangunan batalyon TNI tidak semata-mata karena memicu terjadinya konflik agraria. Tetapi, juga didorong rasa trauma ketika TNI masih mengenakan jubah ABRI di era Orde Baru. Saat itu, ABRI bertugas menjaga pertahanan dan keamanan.

"Penolakan itu terjadi karena pada faktanya mereka juga merasa ketakutan dan bisa saja terjadi potensi-potensi konflik," ujar Kahar ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Jumat (29/6/2026).

Pada masa Orde Baru, tentara juga mengantisipasi ancaman pertahanan di dalam negeri karena di masa lalu rentan terjadi upaya pemberontakan. Sehingga, negara menganggap perlu untuk mengawasi rakyatnya sendiri.

"Padahal, bila diibaratkan garis perbatasan, maka TNI fokus pada ancaman dari luar. Sedangkan, kepolisian fokus menghadap ke dalam. Sementara, dulu bercampur. Maka dinamakan Panglima ABRI," tutur dia.

Ketika Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid menjabat, institusi kepolisian dan militer dipisah. Militer fokus mengurus pertahanan dan perang. Sedangkan, polisi fokus menjaga keamanan.

Kahar mengaku heran dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang kembali menghidupkan dan memperluas batalyon teritorial pembangunan. Padahal, pemerintah bisa memperkuat fungsi kepolisian untuk memberi rasa aman kepada masyarakat.

"Jadi, bukan tugas (kepolisian) diambil alih oleh TNI. Maka, menjadi gak masuk akal bila TNI yang juga menyediakan rasa aman," tutur dia.

3. Sepanjang 2025, TNI telah bangun 150 batalyon teritorial pembangunan

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin ketika berkunjung ke Yonif Teritorial Pembangunan 805/KSW di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. (Dokumentasi Kementerian Pertahanan)

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, sepanjang 2025 sudah ada 150 batalyon pembangunan teritorial yang dibangun. Satu batalyon akan terdiri dari 700 hingga 1.000 prajurit TNI. Sjafrie menghitung bila setiap kabupaten terdapat batalyon, maka masih dibutuhkan 364 BTP di daerah lainnya.

"Kami akan terus tingkatkan (pembangunan BTP) hingga ditingkatkan untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten di Indonesia atau 514 batalyon," ujar Sjafrie di Akademi Militer Magelang, pada Senin, 20 April 2026.

Sjafrie mengaku mendapat perintah dari Prabowo untuk menjaga seluruh kabupaten. Maka, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ditugaskan membangun batalyon untuk menjaga setiap kabupaten.

Rencana pembangunan 150 BTP sudah disampaikan Sjafrie usai melakukan rapat dengan Komisi I DPR pada 2025. Ketika itu, ia menyebut pembangunan BTP lebih banyak untuk menjaga kedaulatan negara. Pembentukan batalyon tersebut, katanya, bukan hanya ambisi teritorial belaka.

"Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan, serta menyelamatkan kepentingan nasional," mantan Pangdam Jaya itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

"BTP juga berfungsi untuk menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina. Ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari pada gelar kekuatan kita," imbuhnya.