Menhan: TNI Akan Bangun Batalyon di Semua Kabupaten, Total 514
- Menhan Sjafrie menegaskan strategi pertahanan Indonesia bersifat defensif aktif dengan membangun Batalyon Teritorial Pembangunan di setiap kabupaten untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.
- Pemerintah menargetkan 514 batalyon di seluruh kabupaten, dengan 150 sudah dibangun pada 2025, guna memperkuat pertahanan daerah sekaligus mendorong aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
- TNI juga berencana menambah Kodam agar sesuai jumlah provinsi, seiring restrukturisasi organisasi militer yang diperkuat melalui revisi UU TNI dan RUU Ketahanan serta Keamanan Siber.
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan strategi pertahanan Indonesia diarahkan untuk menjaga kedaulatan negara melalui pendekatan defensif aktif, dan memastikan stabilitas nasional sebagai prasyarat pembangunan.
Salah satu implementasi konkretnya, kata Menhan, pemerintah mendorong pembangunan batalyon infanteri teritorial pembangunan di setiap kabupaten.
"Pembangunan BTP (Batalyon Teritorial Pembangunan) merupakan bagian dari penguatan pertahanan daerah," ujar Sjafrie ketika memberikan sambutan di acara retreat Ketua DPRD di Akademi Militer, Magelang, seperti dikutip dari keterangan pers Lemhanas, Senin (20/4/2026).
Sjafrie mengaku mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga seluruh kabupaten. Maka, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto ditugaskan membangun batalyon untuk menjaga setiap kabupaten. Menurut keterangan, satu batalyon terdiri dari 700 hingga 1.000 prajurit.
Purnawirawan jenderal bintang empat itu menyebut sepanjang 2025 sudah ada 150 batalyon pembangunan yang dibangun. Bila setiap kabupaten terdapat batalyon, maka masih dibutuhkan 364 BTP di daerah lainnya.
"Kami akan terus tingkatkan (pembangunan BTP) hingga ditingkatkan untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten di Indonesia atau 514 batalyon," kata Sjafrie.
1. Menhan Sjafrie klaim keberadaan batalyon pembangunan turut dorong aktivitas ekonomi warga
Sjafrie mengatakan, BTP tidak hanya berfungsi dalam aspek pertahanan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penguatan lingkungan sosial, dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di daerah. Caranya, dengan melakukan interaksi langsung dengan masyarakat.
Sjafrie juga menegaskan TNI berperan sebagai bagian dari sistem pengaman nasional (national safety belt) yang memastikan seluruh elemen pemerintahan, termasuk pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
2. Menhan Sjafrie klaim pembentukan BTP untuk menjaga kedaulatan negara
Rencana pembangunan 150 BTP sudah disampaikan Sjafrie usai melakukan rapat dengan Komisi I DPR pada 2025. Ketika itu, ia menyebut pembangunan BTP lebih banyak untuk menjaga kedaulatan negara. Pembentukan batalyon tersebut, katanya, bukan hanya ambisi teritorial belaka.
"Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan, serta menyelamatkan kepentingan nasional," mantan Pangdam Jaya itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
"BTP juga berfungsi untuk menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina. Ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari pada gelar kekuatan kita," imbuh Menhan.
3. TNI akan bangun kodam sesuai jumlah provinsi di Indonesia
Sementara, pembangunan 150 BTP setiap tahun juga diikuti dengan rencana penambahan Kodam, sesuai jumlah provinsi di Tanah Air. Saat ini, sudah ada 21 Komando Distrik Militer (Kodam) yang tersebar di seluruh wilayah. Artinya, dibutuhkan tambahan 17 Kodam lagi.
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, memberikan catatan soal perubahan struktur di tubuh TNI. Pada 2025, sudah ada penambahan enam Kodam baru, yakni XIX/Tuanku Tambusai, Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, Kodam XXII/Tambun Bungai, Kodam XXIII/Radin Inten, Kodam XXIV/Mandala Trikora, dan Kodam XXIII/Palaka Wira. Imparsial menyadari penambahan Kodam tidak terhenti hingga enam saja.
"Jumlah Kodam akan disesuaikan dengan jumlah provinsi. Itu sudah diwacanakan oleh Prabowo sejak menjabat Menteri Pertahanan. Sebelumnya, Indonesia memiliki 15 Kodam dan direncanakan tiap-tiap provinsi akan ada Kodam," ujar Ardi di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Oktober 2025.
Bahkan, ketika Prabowo menjabat sebagai Presiden, struktur organisasi TNI semakin membengkak. Ia akan membentuk 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) per tahunnya. Artinya, hingga lima tahun ke depan akan ada 500 BTP.
"Proses rekonsiliasi militer kemudian dilegalisasi atau dikukuhkan lewat peraturan perundang-undangan, lewat revisi UU TNI. Terbaru, TNI ingin masuk ke dalam ranah penegakan hukum melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan dan Keamanan Siber. Ada usulan TNI terlibat sebagai penegak hukum di dalam pelanggaran tindak pidana yang diatur di dalam RUU KKS," kata Ardi.
