Ilustrasi Karhutla (Doc. BNPB)
Analisis MADANI menemukan sekitar 90 ribu hektare (41 persen) AIT tumpang tindih dengan wilayah perizinan dan konsesi. Irisan terbesar berada di izin sawit (35 ribu hektare), disusul izin migas (19 ribu hektare), dan PBPH (16,3 ribu hektare). Meski tak serta-merta membuktikan korporasi sebagai pembakar, angka irisan ini mutlak menuntut pengawasan ketat dan transparansi dari pemegang izin.
Di tengah besarnya irisan karhutla pada izin sawit, pemerintah justru berambisi menaikkan pencampuran biodiesel dari 40 persen menjadi 50 persen (B50). Kebijakan B50 ini juga membawa dampak terhadap aliran dana atau insentif fiskal.
Berdasarkan Laporan Tahunan 2025 Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), pada 2025 saja teralokasi Rp50,3 triliun untuk Insentif Biodiesel dan Hilirisasi Perkebunan, dengan realisasi 93,7 persen atau setara Rp47,1 triliun.
Sementara itu, Media Betahita mencatat subsidi yang diterima produsen biodiesel sepanjang 2015–2024 mencapai Rp208,4 triliun, mengalir melalui 15 grup usaha yang teridentifikasi.
“Pola ini mencerminkan subsidi yang merusak (harmful subsidies). Insentif fiskal skala besar terus menopang sektor dan industri berisiko lingkungan tinggi. Padahal, anggaran itu sejatinya dapat dialokasikan untuk mitigasi karhutla dan penegakan hukum lingkungan. Biaya ekologis dan dampak sosial akhirnya terus ditanggung publik,” ujar Yosi.
Meski Kalimantan Barat mencatat AIT terluas (50.558 hektare), Provinsi Papua Selatan menjadi episentrum baru dengan 41.790 hektare (peringkat kedua), melampaui Riau dan Kalteng. Yang menghawatirkan, 89,5 persen (37.418 hektare) AIT di Papua Selatan terbakar hanya di bulan Juli 2026.
Kabupaten Merauke memecahkan rekor sebagai wilayah dengan AIT terluas nasional (33.609 hektare), disusul Mappi (8.510 hektare).
“Papua Selatan beriklim monsun dengan pola musim bertolak belakang dari Sumatera dan Kalimantan. Musim keringnya baru dimulai pada Juni atau Juli dan berlangsung sampai Desember. Juli bukanlah puncak, melainkan bulan pembuka. Menerapkan kalender karhutla Indonesia Barat ke Papua akan berdampak fatal,” tegas Giorgio.
Peringatan dini sesungguhnya telah diterbitkan BMKG Jayapura sejak 18 Juni 2026 untuk Merauke dan Mappi. Risiko ini diperparah oleh megaproyek Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan dan energi seluas 2,32 juta hektare di Merauke, dengan 40 ribu hektare hutan alam telah dibuka per awal Juli 2026. Dari 1.292 titik api di Papua Selatan (1-9 Juli), teridentifikasi 399 titik berada di dalam konsesi PSN (245 di pangan, 115 di PBPH, dan 39 di sawit).
“Ketika 2,32 juta hektare rencana pembukaan lahan diletakkan di atas savana yang mudah terbakar, asumsi bawaan harus diubah. Yang wajar diminta sekarang adalah pembuktian terbalik; para pemegang izin PSN wajib membuktikan penerapan metode tanpa bakar,” ujar Giorgio.
