Madani: 219 Ribu Hektare Area Terbakar dalam 7 Bulan
- Madani Berkelanjutan mencatat 219.513 hektare area terindikasi terbakar sepanjang Januari-Juli 2026.
- AIT melonjak dari 15.474 hektare pada Juni menjadi 124.040 hektare pada Juli.
- Papua Selatan mencatat 41.790 hektare AIT, sementara Merauke menjadi wilayah dengan AIT terluas nasional.
Jakarta, IDN Times - Organisasi nirlaba Madani Berkelanjutan mengungkapkan setidaknya 219.513 hektare area terindikasi terbakar tanpa pengulangan sepanjang Januari-Juli 2026. Hal ini diketahui berdasarkan analisis spasial Area Indikatif Terbakar (AIT) yang dilakukan Madani Berkelanjutan.
AIT melonjak sangat tajam pada Juli dari 15.474 hektare di bulan Juni menjadi 124.040 hektare. Lonjakan yang mencakup lebih dari separuh keseluruhan AIT 2026 ini memberikan sinyal kuat bahwa ancaman karhutla belum mereda, sementara wilayah di Indonesia timur justru baru memasuki periode musim kering.
1. Pencegahan menentukan tercapainya komitmen iklim Indonesia
Dari total 219.513 hektare AIT, sebanyak 129,9 ribu hektare (59,21 persen) berada di kawasan hutan. Pada Juli, AIT di kawasan hutan mengalami eskalasi: 55,6 ribu hektare di hutan produksi, 14,3 ribu hektare di hutan konservasi, dan 7,7 ribu hektare di hutan lindung. Sekitar 22,2 ribu hektare AIT juga berada di kawasan Key Biodiversity Area (KBA).
Di ekosistem gambut, tercatat 81,8 ribu hektare (37,29 persen) terbakar, hampir seluruhnya berada pada hamparan gambut dengan status rusak (mayoritas kerusakan ringan hingga berat). Lebih lanjut, sekitar 76,8 ribu hektare (35 persen) AIT menembus area moratorium hutan (PIPPIB), dan 71,5 ribu hektare (32,6 persen) berada di wilayah Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030.
“Ketika area yang terbakar menembus ekosistem gambut, PIPPIB, dan Rencana Operasional FOLU Net Sink, penanganan karhutla bukan lagi soal teknis pemadaman api. Pencegahan ini sangat menentukan tercapainya komitmen iklim Indonesia di tingkat global,” kata Yosi Amelia selaku Lead Program Iklim dan Ekosistem MADANI Berkelanjutan.
2. Pemegang PSN wajib lakukan pembuktian terbalik
Analisis MADANI menemukan sekitar 90 ribu hektare (41 persen) AIT tumpang tindih dengan wilayah perizinan dan konsesi. Irisan terbesar berada di izin sawit (35 ribu hektare), disusul izin migas (19 ribu hektare), dan PBPH (16,3 ribu hektare). Meski tak serta-merta membuktikan korporasi sebagai pembakar, angka irisan ini mutlak menuntut pengawasan ketat dan transparansi dari pemegang izin.
Di tengah besarnya irisan karhutla pada izin sawit, pemerintah justru berambisi menaikkan pencampuran biodiesel dari 40 persen menjadi 50 persen (B50). Kebijakan B50 ini juga membawa dampak terhadap aliran dana atau insentif fiskal.
Berdasarkan Laporan Tahunan 2025 Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), pada 2025 saja teralokasi Rp50,3 triliun untuk Insentif Biodiesel dan Hilirisasi Perkebunan, dengan realisasi 93,7 persen atau setara Rp47,1 triliun.
Sementara itu, Media Betahita mencatat subsidi yang diterima produsen biodiesel sepanjang 2015–2024 mencapai Rp208,4 triliun, mengalir melalui 15 grup usaha yang teridentifikasi.
“Pola ini mencerminkan subsidi yang merusak (harmful subsidies). Insentif fiskal skala besar terus menopang sektor dan industri berisiko lingkungan tinggi. Padahal, anggaran itu sejatinya dapat dialokasikan untuk mitigasi karhutla dan penegakan hukum lingkungan. Biaya ekologis dan dampak sosial akhirnya terus ditanggung publik,” ujar Yosi.
Meski Kalimantan Barat mencatat AIT terluas (50.558 hektare), Provinsi Papua Selatan menjadi episentrum baru dengan 41.790 hektare (peringkat kedua), melampaui Riau dan Kalteng. Yang menghawatirkan, 89,5 persen (37.418 hektare) AIT di Papua Selatan terbakar hanya di bulan Juli 2026.
Kabupaten Merauke memecahkan rekor sebagai wilayah dengan AIT terluas nasional (33.609 hektare), disusul Mappi (8.510 hektare).
“Papua Selatan beriklim monsun dengan pola musim bertolak belakang dari Sumatera dan Kalimantan. Musim keringnya baru dimulai pada Juni atau Juli dan berlangsung sampai Desember. Juli bukanlah puncak, melainkan bulan pembuka. Menerapkan kalender karhutla Indonesia Barat ke Papua akan berdampak fatal,” tegas Giorgio.
Peringatan dini sesungguhnya telah diterbitkan BMKG Jayapura sejak 18 Juni 2026 untuk Merauke dan Mappi. Risiko ini diperparah oleh megaproyek Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan dan energi seluas 2,32 juta hektare di Merauke, dengan 40 ribu hektare hutan alam telah dibuka per awal Juli 2026. Dari 1.292 titik api di Papua Selatan (1-9 Juli), teridentifikasi 399 titik berada di dalam konsesi PSN (245 di pangan, 115 di PBPH, dan 39 di sawit).
“Ketika 2,32 juta hektare rencana pembukaan lahan diletakkan di atas savana yang mudah terbakar, asumsi bawaan harus diubah. Yang wajar diminta sekarang adalah pembuktian terbalik; para pemegang izin PSN wajib membuktikan penerapan metode tanpa bakar,” ujar Giorgio.
3. Lima desakan Madani
Berdasarkan temuan tersebut, Yayasan MADANI Berkelanjutan mengajukan lima desakan yaitu:
1. Kalender Karhutla Khusus Papua Selatan: Menetapkan status siaga darurat yang diperpanjang hingga Desember, menyesuaikan dengan iklim monsun timur.
2. Audit Transparansi Personel: Membuka transparansi kapasitas dan jumlah personel Manggala Agni di Papua Selatan.
3. Syarat Tanpa Bakar PSN Merauke: Menerapkan syarat zero burning yang ketat. Pemegang izin wajib menjelaskan setiap titik api di wilayahnya.
4. Pembedaan Tegas Pembakaran Adat: Membedakan secara nyata antara praktik adat kearifan lokal dengan pembukaan lahan skala raksasa.
5. Evaluasi FOLU Net Sink 2030: Mengevaluasi target iklim mengingat 32,6 persen AIT nasional (71.565 hektare) terbakar di area rencana operasional ini.
