Mahfud: Bila Mau Selamatkan Negara, Beri Pengadilan Rakyat saat Pemilu

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim bahwa sejak tiga bulan terakhir sudah tidak menggunakan fasilitas negara. Pembicaraan terkait isu pencawapresannya selalu dilakukan di luar kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.

Ia mengaku tetap berkantor di Kemenko Polhukam dan menyelesaikan tumpukan surat-surat dan pekerjaan. Saat melakukan kunjungan ke daerah pun, ia mengaku tidak pernah meminta ajudannya untuk menghubungi kepala daerah yang kenal dekat dengannya. Petinggi Polri atau TNI yang akhirnya jadi kepala daerah pun juga tidak ia kontak.

Ia pun mengimbau publik untuk memilih pemimpin yang tidak menggunakan kekuasaan untuk meraih kemenangan.

"Semua yang kepada rakyat itu adalah milik negara," ujar Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan, berencana untuk mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Niat untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko "Jokowi" Widodo juga sudah dibicarakan dengan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

"Yang disampaikan ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik, jadi tidak ada pertentangan dengan pernyataan Pak Ganjar," ucap Mahfud di acara program Tabrak Prof! seperti dikutip dari YouTube Official Mahfud MD. 

Mantan Menteri Pertahanan itu menyebut sudah memberikan sinyal bakal mundur dari kursi Menko Polhukam usai debat capres ronde keempat pada Minggu kemarin.

"Pada saat penutupan debat saya membacakan sebuah pernyataan, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam, dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam dan saya membantunya sekarang pun saya bersedia bersama dengan Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas, karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat, saya sudah memberi isyarat saat itu," tutur dia.

Meski begitu, ia belum mengirimkan surat pengunduran diri secara resmi kepada Presiden Jokowi. Ia masih menunggu momentum dan waktu yang tepat untuk melepas jabatan sebagai Menko Polhukam. 

"Tapi, kenapa itu baru dilakukan sekarang, karena begini, satu menurut aturan, itu tidak dilarang. Dulu yang dilarang itu menteri, pejabat-pejabat pusat tapi menjelang pilpres kemarin ditambah lagi aturannya. Bahkan, Wali Kota pun tidak harus mundur, padahal di aturan yang lama, menteri dan pejabat tidak harus mundur. Tidak apa-apa," ujarnya. 

Selain itu, Mahfud ingin memberikan contoh kepada lawan politiknya yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan untuk tidak menggunakan fasilitas negara ketika berkampanye.

"Saya juga ingin memberikan contoh kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, apakah saya masih menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini saya sudah tiga bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," tutur dia.

Momen isyarat Mahfud bakal mundur dari kursi Menko Polhukam terjadi usai ia menyentil putra sulung Jokowi di debat capres pada Minggu kemarin. Ia enggan menjawab lagi pertanyaan dari Gibran Rakabuming Raka lantaran pertanyaan yang dilontarkan hanya gimik semata.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.