Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, 92 persen calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi Pilkada dibiayai oleh cukong atau pengusaha pemilik perusahaan besar di Indonesia.
Dampaknya, kata Mahfud, kepala daerah yang terpilih itu akan melakukan timbal balik dengan memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi para cukong tersebut yang melahirkan korupsi kebijakan oleh kepala daerah.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam sebuah diskusi daring bertema Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan COVID-19 dan Korupsi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas.
“Calon-calon (kepala daerah) itu 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih melahirkan korupsi kebijakan,” kata Mahfud, Jumat (11/9/2020).
Menurut Mahfud, korupsi kebijakan merupakan persoalan yang sangat berbahaya dibandingkan dengan korupsi keuangan. Sebab, korupsi kebijakan akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat banyak. Misalnya saja kebijakan pemberian lahan yang berujung pada sengketa.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut, banyak kepala daerah yang memberikan lisensi penguasaan hutan, lahan tambang yang setelah ditelusuri hak penggunaan lahannya ternyata tumpang tindih.
“Karena ada Undang-undang yang menyatakan, misalnya seorang Bupati itu boleh memberi lisensi eksplorasi tambang untuk setiap sekian persen dari luasnya daerah itu ternyata ada yang melebih luas daerahnya. Karena setiap Bupati baru membuat lisensi baru, membuat izin baru sehingga tumpang tindih gitu dan berperkara ke MK pada akhirnya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang juga menjadi pembicara pada sesi diskusi itu menyebut, sebanyak 82 persen kepala daerah yang mendapat sokongan dana dari pihak swasta. Pernyataan tersebut mengkoreksi ucapan Mahfud yang menyebut 92 persen calon kepala daerah didanai oleh cukong.
“Karena faktanya dalam kajian KPK sebelumnya, ada sekitar 82 persen calon kepala daerah didanai oleh sponsor, tidak didanai oleh pribadinya,” kata Ghufron.
Oleh sebab itu, KPK memberikan rekomendasi kepada penyelenggara Pilkada untuk bekerja sama dan saling berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengetahui transaksi keuangan yang dimungkinkan akan digunakan untuk melakukan politik uang saat kampanye atau jelang pemilihan kepala daerah oleh kandidat.
“Sehingga itu menunjukkan nanti akan ada aliran-aliran dana dari sponsor kepada calon kepala daerah,” ujar Ghufron.