Mahfud: Memberantas Judi Online Mudah, Tinggal Ambil Saja Bandarnya

31 Jul 2024, 13:25 WIB

Santi Dewi

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Tangkapan layar YouTube Mahfud MD)

Intinya sih...

Mahfud menilai memberantas judi online mudah dengan memblokir rekening bandar yang terlibat
Forum juga membahas sindikat dan bandar dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri belum selesai memintai keterangan Kepala BP2MI Benny Rhamdani tentang pengendali judi online berinisial T

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menilai untuk memberantas judi online di Tanah Air sangat mudah. Sebab, modusnya telah diketahui oleh aparat kepolisian dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

"Polanya kan sudah jelas, pakai rekening-rekening tertentu dengan nomor ponsel tertentu. Nomor ponsel itu dibeli oleh sindikat atau bandar judi online. Kan langkahnya bisa dimulai dari situ. Diblokir saja rekening-rekening itu," ujar Mahfud yang dikutip dari akun YouTube Mahfud MD pada Rabu (31/7/2024).

Aparat kepolisian, kata Mahfud, bisa menggandeng Bank Indonesia dan PPATK untuk memblokir rekening-rekening tersebut. Mahfud pun menduga langkah itu belum sepenuhnya diterapkan. Tetapi, ia tidak ingin menuduh penyebabnya tunggal.

"Bisa saja karena ada keterlibatan aparat yang memang melindungi dan menikmati (bisnis) itu. Yang kedua, bisa saja ada masalah hukum, Undang-Undang Perbankan. Kita gak bisa sembarangan menyita. Bila itu terjadi maka kepercayaan masyarakat bisa runtuh," katanya.

Ia menambahkan bila memang ada kesungguhan maka otoritas berwenang bisa lebih mudah menangkap bandar terlebih dahulu ketimbang memberikan perhatian kepada pemain judi online.

1. Mahfud benarkan ada rapat terbatas yang bahas soal dalang TPPO dan judi online

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika memberikan ceramah di Masjid Istiqlal dalam rangka acara Tahun Baru Islam Muharram. (Dokumentasi tim media Mahfud)

Lebih lanjut, di forum itu, Mahfud turut membenarkan pernyataan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani soal sejumlah identitas yang diungkap di rapat terbatas bersama Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Tetapi, rapat tersebut khusus membahas mengenai sindikat dan bandar dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam ingatannya, ratas tersebut tidak digelar Agustus 2023 seperti yang disampaikan oleh Benny. Melainkan pada April atau Mei 2023.

"Rapat mengenai hal itu dilakukan berkali-kali. Tapi, rapat itu tidak dilakukan Agustus, jauh sebelum itu. Agustus 2023 keluarnya Perpres baru," kata pria yang juga merupakan Guru Besar Hukum di Universitas Islam Indonesia (UII).

Mahfud mengaku ketika masih menjabat sebagai Menko Polhukam diberi lima nama oleh Benny yang menjadi bandar TPPO. Lima nama tersebut disampaikan di rapat terbatas.

"Di dalam rapat itu ada saya, Pak Muhadjir (Menko PMK), Panglima TNI, Menaker, dan yang menyangkut urusan pengeluaran paspor," ujarnya.

"Tetapi, lima nama yang diberikan kepada saya di luar dari inisial T," imbuhnya.

2. Mahfud tidak ingat siapa pengendali bisnis judi online berinisial T

Infografis Mahfud MD (IDN Times/Aditya Pratama)

Ketika ditanya identitas inisial T, Mahfud mengaku tidak ingat. Hal itu lantaran ada sejumlah nama yang disampaikan oleh Benny di rapat terbatas tersebut.

Mahfud mengatakan usai rapat terbatas, Benny meminta waktu untuk melaporkan secara khusus kepada Jokowi. Mantan Ketua MK itu tidak mengingat siapa sosok inisial T yang dimaksud oleh Benny. Sebab, sosok tersebut sudah dilaporkan secara langsung kepada Jokowi.

Di sisi lain, Mahfud mengakui bahwa bisnis judi online erat kaitannya dengan TPPO. Bedanya, para korban sebagian besar datang dari kalangan perekonomian menengah dan memiliki pendidikan tinggi.

"Kan mereka anak yang pinter-pinter dan mampu mengoperasikan komputer. Tapi, tahu-tahu terkurung di Myanmar atau Kamboja. Kita pun tahunya ada warga kita terkurung di sini karena ada kerusuhan," ujar Mahfud.

Di sana, mereka dipekerjakan menjadi operator judi. Mahfud pun dapat memahami tingginya jumlah korban TPPO lantaran mereka membutuhkan pekerjaan.

3. Benny Rhamdani akan dipanggil kembali 1 Agustus ke Bareskrim

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri soal inisial T diduga pengendali judi online, Senin (29/7/2024). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Sementara, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri belum selesai memintai keterangan Kepala BP2MI Benny Rhamdani tentang pengendali judi online berinisial T. Benny dijadwalkan akan dipanggil kembali untuk diperiksa pada 1 Agustus 2024.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, pemeriksaan lanjutan dilakukan karena pada pemeriksaan pertama pada Senin 29 Juli lalu, penyidik belum masuk ke materi.

"Kemudian kami sudah melangkah tentang berita-berita di medsos yang beredar, statement dia, setelah itu minta untuk ditunda pemeriksaan lebih lanjut," kata Djuhandhani kepada media di Bareskrim pada Senin kemarin.

Djuhandhani mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan pada Senin kemarin, hanya seputar tugas pokok, kemudian kegiatan-kegiatan Benny, sampai rapat terbatas dan lain sebagainya.

"Yang bersangkutan minta tanggal 5 untuk diperiksa kembali, namun kami juga kepengin segera menjawab apa yang diharapkan masyarakat. Kami akan mengundang kembali tanggal 1 itu," katanya.

Djuhandhani membenarkan pada pemeriksaan kemarin penyidik menanyakan 22 pertanyaan, namun pertanyaan itu masih bersifat umum. "Pertanyaan itu bkan dari kondisi dia, kemudian pribadi itukan kewajiban ditanya, lalu tugas pokok tanggung jawabnya dia," imbuhnya.