Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Malaysia Tawarkan Bantuan Pesawat Amfibi  Karhutla, BNPB Akan Kaji
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi (kiri) menerima kunjungan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Muzafar Shah Mustafa (kanan) membahas tawaran bantuan operasional dan kerja sama teknologi dari Pemerintah Malaysia untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (27/10/2026)/ (dok BNPB)
  • BNPB mengkaji tawaran Malaysia untuk mendukung penanganan karhutla, berupa pesawat amfibi CL-415MP, helikopter Mi-171, serta 44 awak dan teknisi.

  • Penanganan karhutla dilakukan terpadu melalui pemadaman darat, water bombing, dan modifikasi cuaca; per 25 Oktober, 71.878 personel darat serta 63 armada udara dikerahkan.

  • BNPB akan berkoordinasi dengan NADMA Malaysia membahas kesesuaian bantuan, kesiapan pengerahan, logistik, keselamatan penerbangan, dan kerja sama teknologi pemantauan hingga peningkatan kapasitas SDM.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membahas tawaran bantuan operasional dan kerja sama teknologi dari Pemerintah Malaysia untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

"Dukungan tersebut akan dikaji lebih lanjut agar sesuai dengan kebutuhan operasi dan kondisi aktual di lapangan," ucap Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan dalam keterangan, (27/10/2026).

1. Pemerintah Malaysia menawarkan dukungan berupa satu pesawat amfibi

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi (kiri) menerima kunjungan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Muzafar Shah Mustafa (kanan) membahas tawaran bantuan operasional dan kerja sama teknologi dari Pemerintah Malaysia untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (27/10/2026)/ (dok BNPB)

Dia menerangkan pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi dengan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Muzafar Shah Mustafa, di Graha BNPB.

"Pemerintah Malaysia menawarkan dukungan berupa satu pesawat amfibi CL-415MP, satu helikopter Mi-171, serta 44 personel yang terdiri atas awak dan teknisi. Tawaran ini menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk menjajaki dukungan yang dapat menunjang operasi penanganan karhutla di Indonesia," katanya

2. Penanganan karhutla saat ini dilaksanakan secara terpadu

Prajurit TNI saat memadamkan karhutla (Dok. BNPB)

BNPB menegaskan bahwa penanganan karhutla saat ini dilaksanakan secara terpadu melalui pemadaman darat, pemadaman udara menggunakan helikopter water bombing, serta operasi modifikasi cuaca yang dikoordinasikan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Operasi tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintah, aparat, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Dalam upaya merespons kondisi tersebut, pemerintah telah mengerahkan personel gabungan untuk pemadaman di darat serta armada udara untuk mendukung operasi.

"Data operasi per (25/10) mencatat sebanyak 71.878 personel darat dan 63 armada udara dikerahkan, terdiri atas 39 helikopter water bombing serta 24 pesawat patroli dan operasi modifikasi cuaca," paparnya.

3. BNPB akan berkoordinasi secara teknis dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) Malaysia

Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Dok. BNPB)

Selain dukungan operasional, BNPB dan Pemerintah Malaysia juga menjajaki kerja sama dalam bidang teknologi, meliputi pemantauan dan deteksi dini, pengumpulan serta analisis data, penilaian situasi terdampak, strategi pemadaman, riset dan inovasi, koordinasi teknis, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas penanganan karhutla.

"Sebagai tindak lanjut, BNPB akan berkoordinasi secara teknis dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) Malaysia, dengan fasilitasi Kementerian Luar Negeri, untuk membahas kesesuaian bantuan, kesiapan pengerahan, kebutuhan logistik, prosedur keselamatan penerbangan, serta alternatif dukungan apabila asap tebal dan jarak pandang rendah membatasi efektivitas operasi udara," imbuhnya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article