Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, perlu adanya evaluasi menyeluruh terkait fenomena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah. Dalam waktu tujuh, terdapat dua kepala daerah yang terjaring dalam OTT KPK terkait kasus korupsi.
"Kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut (marak korupsi kepala daerah)," ucap Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Puan menyoroti tingginya biaya politik dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu, pendidikan bagi kepala daerah, hingga pengawasannya juga poin penting yang harus diperhatikan bagi partai politik. Puan menilai evaluasi perlu dilakukan guna mencegah agar kasus serupa tidak terulang.
"Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal atau kemudian bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah," kata dia.
"Bagaimana memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa ya akuntabilitas itu penting bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga," sambungnya.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, menilai maraknya OTT oleh KPK terhadap sejumlah kepala daerah merupakan indikator serius kegagalan pembinaan kepemimpinan di tingkat daerah. Menurut Indrajaya, berulangnya OTT terhadap kepala daerah menunjukkan bahwa proses pembinaan integritas pejabat publik belum menyentuh dimensi moral yang paling mendasar.
“Gelombang OTT ini adalah indikator kegagalan pembinaan kepemimpinan daerah. Berulangnya operasi tangkap tangan menunjukkan bahwa pembinaan integritas pejabat publik belum menyentuh aspek moral yang paling mendasar,” ujar Indrajaya, Selasa (10/3).
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap program retreat kepala daerah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, retreat tersebut pada dasarnya memiliki tujuan baik sebagai forum konsolidasi nasional, namun maraknya kasus OTT menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas substansi pembinaannya.
“Retreat kepala daerah perlu dievaluasi secara serius. Tujuannya baik sebagai forum konsolidasi nasional, tetapi maraknya OTT menunjukkan kita perlu menilai kembali apakah materi retreat benar-benar membentuk integritas atau hanya menjadi agenda simbolik,” katanya.
KPK melakukan dua OTT terhadap dua bupati di awal Maret 2026 ini. KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya pada Selasa (3/3/2026). OTT Fadia Arafiq terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Fadia diduga terlibat dalam mendirikan perusahaan keluarga PT Raja Nusantara Berjaya (RNB). Ia juga ikut proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Pekalongan, mengarahkan bawahan untuk menangkan perusahaannya dalam lelang pengadaan barang dan jasa, lalu keuntungan miliaran rupiah mengalir kembali ke lingkar keluarganya.
Sepekan kemudian, KPK menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari pada Senin (9/3/2026). KPK sedianya belum mengungkap perkara dugaan korupsi yang menjerat Muhammad Fikri tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Muhammad Fikri Thobari dan sejumlah pihak dibawa ke Jakarta usai terjaring dalam rangkaian OTT di Bengkulu pada Senin malam.
“Sejumlah pihak diamankan, pagi ini dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Bupati Rejang Lebong,” kata dia.