Jakarta, IDN Times - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, menanggapi tentang adanya rencana pengumpulan massa atau yang disebut dengan 'people power' pada tanggal 22 Mei mendatang. Tanggal 22 Mei sendiri adalah hari pengumuman rekapitulasi Pemilu 2019.
Lalu, bagaimana tanggapan Ma'ruf terkait dengan people power?
Ma'ruf berharap adanya isu people power tidak akan terjadi. Ia mengatakan bahwa masyarakat harus lebih mengutamakan keutuhan, ketenteraman, dan keamanan bangsa.
"Kita harus berpikir bahwa menjaga negara, mengutamakan negara dan bangsa harus lebih kita utamakan, kita dahulukan daripada kepentingan-kepentingan kelompok dan kepentingan sesaat," kata Ma'ruf di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (17/5).
Kepada elite partainya sendiri, Ma'ruf menyebut agar para elite bisa menahan diri, dan mengikuti aturan main yang sudah disepakati. Dan ia meminta agar para tokoh bisa meredam suasana yang tengah memanas ini.
"Kepada para tokoh, tokoh agama mau pun negarawan, kita ajak supaya kita bersama-sama mengawal ini dan meredam supaya tidak terjadi gejolak di masyarakat," ucap Ma'ruf.
Ma'ruf kemudian meminta masyarakat untuk menunggu hasil pengumuman resmi dari KPU terlebih dahulu. Dan apabila tidak terima dengan hasilnya, bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sudah itu nanti, sesudah penetapan oleh KPU, tentu kita akan lakukan langkah-langkah yang semestinya kalau sudah dinyatakan sebagai pemenang. Saya kira itu normal-normal saja," jelasnya.
Dan terkait Partai Gerindra yang tidak mau mengakui hasil Pilpres, namun menerima hasil Pileg, Ma'ruf pun terheran. Menurutnya, jika memang Gerindra tidak mau mengakui hasil Pilpres, maka hasil Pileg juga jangan diakui.
"Ya itu yang aneh, Pileg-nya diterima, tapi Pilpres-nya tidak. Namanya iman sebagian, tidak iman sebagian," ungkapnya.