Maruli Rangkap Jabatan: Jadi Wapang TNI dan Kepala Badan Perbatasan RI

15 Oct 2026, 23:24 WIB4 min read

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

Maruli Rangkap Jabatan: Jadi Wapang TNI dan Kepala Badan Perbatasan RI

Jenderal Maruli Simanjuntak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk posisi Wakil Panglima TNI. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

Presiden Prabowo menunjuk Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPP, setelah memberhentikannya dari jabatan KSAD.
Maruli menyatakan BNPP akan fokus mengembangkan perekonomian masyarakat perbatasan dan daerah terpencil melalui koordinasi dengan kementerian terkait serta pola kerja bersama masyarakat.
Jenderal Tandyo Budi Revita menggantikan Maruli sebagai KSAD; anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut pertukaran jabatan sesuai prerogatif Presiden dan Panglima TNI.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Presiden Prabowo memilih Jenderal Maruli Simanjuntak jadi Wakil Panglima TNI dan kepala badan perbatasan. Maruli dulu kepala TNI Angkatan Darat. Ia akan membantu Panglima TNI dan membantu warga di daerah perbatasan serta tempat jauh supaya ekonominya lebih baik. Jenderal Tandyo Budi sekarang menggantikan Maruli sebagai kepala TNI Angkatan Darat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penunjukan Maruli Simanjuntak membuka ruang bagi perhatian yang lebih terarah pada masyarakat perbatasan dan daerah terpencil, terutama melalui koordinasi dengan kementerian terkait serta pengalaman kegiatan ekonomi yang telah dijalankannya. Di saat yang sama, pergantian jabatan di tubuh TNI berlangsung sesuai prosedur, dengan penekanan pada profesionalisme, disiplin, dan kesiapan prajurit.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Selain dipercaya sebagai Wakil Panglima TNI, Jenderal Maruli Simanjuntak juga didapuk sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (15/10/2026) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Badan yang berada di bawah presiden itu sebelumnya dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Kini diarahkan oleh pejabat tinggi TNI.

"Memberhentikan dengan hormat Jenderal Maruli Simanjuntak dari jabatannya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil," ungkap Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu Yudhayana ketika membacakan putusan presiden pada sore tadi.

Ketika ditanya tugas barunya di BNPP, Maruli menjelaskan badan tersebut bukan lembaga baru. Selama ini dipimpin secara ad interim oleh Mendagri.

Namun, dalam pandangan Maruli, Prabowo ingin perekonomian di daerah yang dekat dengan perbatasan dikembangkan.

"Kebetulan saya beberapa tahun ke belakang banyak sekali mengerjakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan perekonomian di daerah-daerah terpencil. Itu yang mungkin jadi ide dari bapak presiden untuk lebih fokus pada masyarakat di wilayah perbatasan dan terpencil ini," kata Maruli.

Sementara, sebagai Wakil Panglima TNI, Maruli akan bertugas untuk membantu Panglima TNI.

1. Maruli akan berkoordinasi dengan kementerian desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat

Jenderal Maruli Simanjuntak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk posisi Wakil Panglima TNI. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Lebih lanjut, kata Maruli, sebagai Kepala BNPP, ia akan berkoordinasi dengan kementerian desa dan daerah terpencil untuk membantu peningkatan daerah di wilayah perbatasan. Jenderal bintang empat itu pun tak menampik konsep yang diterapkan sama dengan operasi teritori.

"Kita sudah dalam dua tahun terakhir ini bersama dengan presiden, sistem perbelanjaan kita sudah dikelola secara swadaya. Ini dikerjakan bersama masyarakat. Nilainya masih rendah di bawah 50 persen. Ini lah yang mungkin akan kami terus upgrade di daerah-daerah," tutur dia.

2. Maruli bertukar posisi dengan Tandyo Budi

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Tandyo Budi Revita usai mengikuti seremoni pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Sementara, salah satu hal yang disorot dari pelantikan Jenderal Maruli Simanjuntak dan Jenderal Tandyo Budi Revita yakni mereka bertukar posisi. Tandyo kini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Panglima TNI.

Di sisi lain, Maruli menjabat selama 2 tahun dan 10 bulan di posisi KSAD. Kini, ia dipercaya menjadi Wakil Panglima TNI.

Tandyo pun hanya tersenyum ketika ditanya soal pertukaran posisi itu. Menurut Tandyo, ia sudah terlibat untuk membangun kekuatan TNI AD sejak masih menjabat Wakil Panglima TNI.

"Kalau teman-teman media lihat saya juga membantu untuk pembangunan kekuatan lah. Kekuatan yang mungkin menjadi sektornya dari Pak Menteri Pertahanan, khususnya bagian dari TNI AD," katanya.

Tandyo sendiri sering mendampingi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin ke sejumlah daerah di Tanah Air untuk meresmikan batalyon teritorial pembangunan (BTP).

3. Pertukaran posisi Wakil Panglima TNI dan KSAD bukan masalah besar

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin soroti rotasi Wakil Panglima TNI dan KSAD. (IDN Times/Amir Faisol).

Sementara, dalam pandangan anggota komisi I DPR, TB Hasanuddin pertukaran posisi antara Jenderal Tandyo Budi Revita dengan Jenderal Maruli Simanjuntak bukan masalah besar. Sebab, itu menjadi kewenangan prerogratif Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI.

"Gak ada masalah. Terserah, itu hak prerogatif Presiden dan Panglima TNI, ya. Enggak ada masalah. Siapa pun panglimanya yang penting sesuai dengan prosedur," ungkap Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).

Hasanuddin mengingatkan, pergantian pimpinan harus menjadi momentum untuk memperkuat disiplin prajurit dan menjaga profesionalisme TNI. Dia menyoroti perlunya mencegah pelanggaran yang dapat mencoreng nama institusi militer.

“Yang paling penting satu, laksanakan posisi TNI itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Yang kedua, mari kita tingkatkan disiplin sehingga tidak ada lagi hal-hal terjadi seperti kasus judi online di rumah dinas, contoh. Itu kan memalukan, ya, sebagai mantan prajurit," tutur dia.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya latihan untuk menjaga kesiapan tempur prajurit dalam menjalankan tugas pertahanan negara. "Dan yang ketiga, TNI berlatih, ya, bertempur, siap," imbuhnya.