Masyarakat Adat Sering Jadi Kambing Hitam di Balik Musibah Karhutla

Yayan menjelaskan, masyarakat adat telah mengenal berbagai bentuk konservasi alam melalui hukum adat jauh sebelum konsep konservasi diperkenalkan oleh negara.

Dalam praktik berladang, masyarakat adat tidak serta-merta melakukan pembakaran tanpa perhitungan. Ada pengetahuan lokal yang menjadi pedoman, mulai dari membaca tanda-tanda alam, melakukan pembakaran secara terkendali, hingga menerapkan rotasi lahan agar kesuburan tanah tetap terjaga.

"Padahal, Masyarakat Adat itu mengenal pengetahuan adat tentang konservasi alam melalui hukum adat untuk menjaga hubungan antara alam dan manusia, bahkan jauh sebelum negara ini mengenal apa yang disebut dengan konservasi," ujarnya.

Menurut Yayan, praktik tersebut menunjukkan bahwa pembukaan lahan dengan metode tebas-bakar tidak bisa begitu saja disamakan dengan pembakaran lahan yang dilakukan secara sembarangan dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Pengetahuan ekologis masyarakat adat, kata dia, memiliki mekanisme pengendalian tersendiri. Hukum adat juga berfungsi mengatur hubungan masyarakat dengan wilayah yang mereka kelola.

Karena itu, narasi yang hanya menempatkan masyarakat adat sebagai salah satu penyebab utama karhutla dinilai mengabaikan konteks sosial dan ekologis dari praktik perladangan tradisional.

Yayan justru menilai, penyebab utama persoalan karhutla yang terus berulang berkaitan dengan aktivitas industri ekstraktif.

Menurutnya, aktivitas industri ekstraktif dapat menyebabkan hilangnya tutupan hutan, kerusakan ekosistem, serta membuat kondisi tanah menjadi lebih kering dan rentan terhadap kebakaran.

"Penyebab utama karhutla yang tidak pernah selesai itu adalah industri ekstraktif. Hilangnya tutupan hutan akibat industri ekstraktif membuat tanah menjadi kering, rusaknya ekosistem dan sangat rentan terhadap karhutla," katanya.

Dia menilai, persoalan tersebut belum mendapatkan sorotan yang cukup serius dalam perdebatan mengenai karhutla. Sebaliknya, masyarakat adat justru kerap ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab.

"Hal ini tidak pernah disoroti secara serius dan selalu mencari kambing hitam dari terjadinya karhutla dengan menutup-nutupi faktor paling krusial yakni industri ekstraktif," ujar Yayan.

Menurut dia, penanganan karhutla seharusnya tidak berhenti pada mencari siapa yang membakar lahan. Pemerintah juga perlu melihat perubahan bentang alam, hilangnya tutupan hutan, kerusakan ekosistem, serta aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan kerentanan suatu wilayah terhadap kebakaran.

Persoalan lain muncul ketika pembakaran lahan berhadapan dengan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan. Yayan menilai, ketentuan pidana pembakaran lahan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) maupun UU Perkebunan berpotensi menghasilkan kriminalisasi terhadap masyarakat adat.

Menurut dia, persoalannya bukan semata-mata mengenai larangan membakar lahan. Masalah yang lebih mendasar adalah belum adanya pengakuan yang memadai terhadap sistem pengelolaan wilayah adat dan pengetahuan ekologis masyarakat adat dalam kerangka hukum tersebut.

"Ketentuan pidana pembakaran lahan baik di UU PPLH dan Perkebunan berpotensi besar menghasilkan kriminalisasi bagi Masyarakat Adat karena tidak disertai dengan ketentuan yang mengakui sistem pengelolaan wilayah adat dan pengetahuan Masyarakat Adat," katanya.

Yayan menilai hukum lingkungan semestinya mampu membedakan praktik pengetahuan ekologis masyarakat adat yang dilakukan secara terkendali berdasarkan hukum adat dengan aktivitas eksploitasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Pembedaan tersebut, lanjut dia, hanya dapat dilakukan apabila negara memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat beserta wilayah dan sistem pengelolaannya.

"Jadi ketentuan yang ada sekarang justru membuka ruang yang lebih lebar untuk kriminalisasi Masyarakat Adat," ujar Yayan.